Kompas.com - 14/06/2019, 16:42 WIB
Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOAnggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut kubu Prabowo, banyak data yang bermasalah dalam Situng sehingga menimbulkan kekacauan.

Mereka mengklaim, jumlah perolehan suara Prabowo-Sandi seharusnya lebih besar, tetapi ditekan berdasarkan sumber data C1 (formulir penghitungan suara) yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka di Situng.

Baca juga: Kubu Prabowo Tuding KPU Manipulasi 5,7 Juta Pemilih Khusus

"Misalnya saja, di tanggal 22 April 2019, terdapat ratusan entry data tanpa C1 dan puluhan pemindahan suara dari 02 ke 01. Hal ini juga viral di media sosial," kata kuasa hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, saat membacakan pokok permohonan sengketa hasil pilpres dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Nasrullah mengatakan, pihaknya juga menemukan indikasi 'pengaturan' Situng.

Hal ini dibuktikan dengan perubahan data perolehan suara secara berulang kali, padahal entri data di suatu daerah sudah mencapai seratus persen. Hal ini masih terus berlangsung hingga saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Nasrullah mengatakan, pihaknya menemukan adanya jeda waktu antara data masuk dan muncul di Situng.

Menurut dia, script dari Web Service (Json) Situng dibiarkan terbuka oleh KPU, sehingga pihak ketiga dapat leluasa masuk dan mengubah data yang ada dalam Situng.

Baca juga: Tim Hukum Minta MK Tetapkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

"Sistem itu seharusnya bersifat tertutup guna menjamin keamanan Data. Itu sebabnya, ada situasi bahwa ketika dilakukan upload data ke Situng, yang tampil lebih dulu di Situng hanyalah teks saja. Sedangkan file agar ter upload diperlukan jeda sekitar 15 menit," ujarnya.

Terakhir, kubu Prabowo menemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK di 13.170 TPS yang tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan.

"Pada kesalahan penjumlahan suara sah tersebut, pemohon sebagai penanggung jawab Pemilu 2019 tidak memiliki sistem yang handal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon," kata Nasrullah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.