Kubu Prabowo Tuding KPU Manipulasi 5,7 Juta Pemilih Khusus

Kompas.com - 14/06/2019, 16:03 WIB
Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mengatakan, pihaknya menemukan indikasi manipulasi pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang disusun Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Hal ini disampaikan Nasrullah saat membacakan pokok permohonan sengketa hasil pilpres dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

"Bahwa pada saat perubahan dari Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan 2 (DPThp 2) pada 15 Desember 2018 ke DPThp 3 pada tanggal 8 April 2019, ada penambahan DPK hanya sebanyak 37.000 saja kendati periodenya berjarak 4 hingga 5 bulan," kata Nasrullah di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Hal sangat berbeda terjadi dalam perubahan DPThp 3 yang dilakukan KPU pada tanggal 17 April 2019 pada hari H pemungutan suara.

Baca juga: KPU Keberatan Tim Hukum 02 Bacakan Pokok Permohonan yang Sudah Direvisi

Sebab, kata Nasrullah, secara mengejutkan ada penambahan DPK sebanyak 5,7 juta DPK atau meningkat sekitar 15.000 persen. Padahal periodenya hanya berjarak sembilan hari.

Penambahan 5,7 juta DPK pun tidak disertai oleh bukti A-5 (formulir pindah memilih) dan bukti C-7 (daftar hadir).

"Fakta tersebut di atas dapat dijadikan indikasi kuat telah terjadi pemilih fiktif yang tersebut di dalam DPK dan sekaligus sangat merugikan perolehan suara dari pemohon," kata Nasrullah.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X