Tim Hukum Minta MK Tetapkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Kompas.com - 14/06/2019, 16:12 WIB
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Hal ini disampaikan ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto, sebagai petitum dalam gugatan yang dibacakan di persidangan.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil oresiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019 – 2024;," ujar Bambang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6/2019).

Petitum ini disampaikan setelah tim hukum 02 selesai membacakan pokok permohonan gugatan mereka. Berdasarkan versi penghitungan mereka, perolehan suara yang benar adalah 48 persen untuk Jokowi-Ma'ruf dan 52 persen untuk Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Hakim MK Minta Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Tak Dipersoalkan

Bambang meminta MK untuk mengesahkan hasil penghitungan versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Kemudian, mereka juga meminta MK untuk memerintahkan termohon atau Komisi Pemilihan Umum.

"Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019–2024," ujar Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas TV Ketua Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, membacakan petitum dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Petitum dinyatakan dalam 15 poin. Mulai dari perubahan perolehan suara Pilpres, diskualifikasi pasangan 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai peserta hingga meminta MK memerintahkan KPU melaksanakan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara. Berikut pernyataan lengkap, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandaiga Uno, Bambang Widjojanto. #SidangMK #SengketaPilpres #MahkamahKonstitusi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.