Tim Hukum Minta MK Tetapkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Kompas.com - 14/06/2019, 16:12 WIB
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Hal ini disampaikan ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto, sebagai petitum dalam gugatan yang dibacakan di persidangan.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil oresiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019 – 2024;," ujar Bambang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6/2019).

Petitum ini disampaikan setelah tim hukum 02 selesai membacakan pokok permohonan gugatan mereka. Berdasarkan versi penghitungan mereka, perolehan suara yang benar adalah 48 persen untuk Jokowi-Ma'ruf dan 52 persen untuk Prabowo-Sandiaga.


Baca juga: Hakim MK Minta Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Tak Dipersoalkan

Bambang meminta MK untuk mengesahkan hasil penghitungan versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Kemudian, mereka juga meminta MK untuk memerintahkan termohon atau Komisi Pemilihan Umum.

"Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019–2024," ujar Bambang.

Kompas TV Ketua Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, membacakan petitum dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Petitum dinyatakan dalam 15 poin. Mulai dari perubahan perolehan suara Pilpres, diskualifikasi pasangan 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai peserta hingga meminta MK memerintahkan KPU melaksanakan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara. Berikut pernyataan lengkap, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandaiga Uno, Bambang Widjojanto. #SidangMK #SengketaPilpres #MahkamahKonstitusi

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X