Syarief Hasan: Jika Ada 'Chemistry', Tak Tutup Kemungkinan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Pengamat: Demokrat Sedang Berusaha Melepaskan Diri dari Koalisi Prabowo

Syarief mengatakan, sikap politik Partai Demokrat akan ditentukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Buah pikiran itu belum menjadi ketetapan DPP. Artinya semua keputusan yang strategis kedepan harus dirapatkan di Partai demokrat atau mendapatkan arahan ketum partai," ujarnya.

Ia mengatakan, Demokrat memiliki cukup pengalaman, baik sebagai partai pemerintah maupun partai tengah.

Baca juga: Nasdem: Sikap Demokrat-PAN Harus Jelas jika Gabung Koalisi Jokowi

Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu menambahkan, pihaknya ingin agar pemerintahan selanjutnya dapat menjalankan program yang ditawarkan Demokrat selama kampanye lalu.

"Harapan Demokrat itu adalah kalau nanti ditetapkan secara final oleh MK Pak Jokowi menjadi presiden, harapan kita adalah program-program itu bisa dilaksanakan oleh pak Jokowi," pungkasnya.

Demokrat hingga kini masih tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335.

Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).

Namun, Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres tersebut ke MK.