Pengamat Sebut BPN Banyak Gunakan Berita Media sebagai Bukti Kecurangan Pilpres

Kompas.com - 26/05/2019, 13:59 WIB
Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKetua Kode Inisiatif Veri Junaidi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak menggunakan berita di media sebagai bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Sebanyak 70 persen dari permohonan ini menyangkut teori hukum tentang kedudukan MK (Mahkamah Konstitusi). 30 persennya kliping media," ujar Veri di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

"Di halaman 18-29 di situ para pemohon dan kuasa hukumnya mendalilkan ada banyak kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Tapi menggunakan data sekunder (kliping media) dalam pembuktian," lanjut dia.

Baca juga: Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Ia menyatakan berita yang bersumber dari media massa terkait kecurangan Pilpres yang akan disengketakan di MK ialah bukti sekunder.

Menurut Veri, semestinya BPN membawa bukti primer berupa hasil penelusuran untuk membuktikan bahwa pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin berlaku curang.

Sebab, kata Veri, tudingan kecurangan TSM semestinya berawal dari temuan langsung di lapangan, bukan dari bukti sekunder.

Karena itu Veri menilai sulit bagi BPN untuk mengungkap kecurangan TSM yang mereka sebut lantaran buktinya bersifat sekunder. Ia pun menyayangkan hal tersebut, sebab semestinya saksi BPN dari TPS hingga KPU pusat mendata secara rinci sehingga memiliki bukti primer yang kuat. 

"Kalau kita melihat dalam permohonan juga disampaikan nanti bukti-bukti akan disampaikan dalam proses persidangan. Saya justru tertarik melihat apakah buktinya itu akan sangat kuat atau tidak. Jadi bukti primer, bukti hasil pengawasan, hasil dari saksi di tiap TPS," ujar Veri.

"Kan mereka punya di setiap TPS, kecamatan, Kabupaten kota dan provinsi dalam proses rekap berjenjang. Jauh hari sebelum proses pemilu mereka kan sudah menyiapkan tim hukum untuk kemudian melihat proses," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Diketahui, saat mendaftarkan gugatan sengketa ke MK Jumat (24/2/2019), tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyebut membawa 51 alat bukti.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu," ujar Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X