Polri Diminta Telusuri Dugaan Keterlibatan Elite Politik di Balik Kericuhan Aksi Demo 22 Mei

Kompas.com - 27/05/2019, 12:08 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan meminta kepolisian menelusuri dan menindak tegas para elite politik yang berada di balik aksi unjuk rasa menolak hasil Pemilu pada 21 hingga 22 Mei 2019 lalu.

Seperti diketahui, aksi yang terjadi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu berakhir ricuh.

Bara menduga aksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konflik kepentingan dan motif politik.

"Jadi saya menyerukan bukan hanya dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku di lapangan yang sudah ratusan orang ditahan. Tapi juga, orang-orang yang merupakan bagian dari elite yang mendesain ini semua dengan motif politiknya," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Adian Harap Polisi Berani Ungkap Dalang Kerusuhan 22 Mei

Jika merujuk pada pernyataan Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Bara menilai ada orang kuat yang mendesain aksi unjuk rasa untuk kepentingam politiknya.

Selain itu, kata Bara, polisi juga sudah menemukan sejumlah kejanggalan seperti pengerahan massa dari luar Jakarta dan ditemukannya amplop berisi uang.

"Jadi jelas sekali ada pihak yang memberikan dana terhadap aksi tersebut. Jadi itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang menyebar teror dan itu tidak bisa kita tolerir," ucapnya.

Baca juga: Massa dan Aparat Dinilai Terlibat sebagai Pelaku Kekerasan pada Kerusuhan 22 Mei

Di sisi lain, Menurut Bara, saat ini diperlukan tindakan tegas dari kepolisian agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Ia mengatakan, ada kemungkinan strategi tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil pemilu selanjutnya.

"Jangan sampai strategi semacam ini diulang lagi dan kalau tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas maka bisa saja di pemillihan presiden berikutnya maka srategi semacam ini bisa diulang kembali. Ada pihak yang tidak puas dengan hasil kemudian melakukan aksi teror untuk menentang hasil tersebut," kata Bara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X