"Mahkamah Konsitusi Jalan Terakhir Bagi Mereka yang Keberatan dengan Hasil Pemilu"

Kompas.com - 24/05/2019, 17:04 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pemilu yang ditetapkan KPU, maka bisa mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Sengketa hasil pemilu di MK merupakan jalan terakhir dan satu-satunya sebelum KPU menetapkan calon terpilih.

"Betul sekali, MK adalah jalan terakhir dan satu-satunya. Sesuai prosedur hukum yang ada, garis finish-nya ada di MK," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2019).

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Pukul 20.30, Diketuai Bambang Widjojanto

Menurut Titi, peserta pemilu yang mengajukan permohonan gugatan sengketa ke MK tak cukup hanya membawa keberatan dan tudingan.

Akan tetapi, yang bersangkutan juga harus punya kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta memiliki alat bukti yang kuat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan sekadar modal nekat atau karena ingin memenuhi rasa penasaran saja," ujar Titi.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi mengatakan, pengajuan gugatan sengketa di MK adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh peserta pemilu.

Baca juga: Ajukan Gugatan ke MK, Prabowo-Sandi Siapkan Dokumen Bukti

Meskipun mekanisme tersebut merupakan hak konstitusional semua peserta pemilu, tetapi yang bersangkutan tetap harus mampu mempersiapkan banyak hal untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan kelak.

"Tentu harus didalilkan, selisih hasil pemilu yang diklaim pemohon, harus ditunjukkan bukti buktinya, saksi-saksi yang menguatkan," kata Veri.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sebanyak 208 permohonan gugatan sengketa pemilihan legislatif 2019 hingga Jumat (24/5/2019) dini hari.

Adapun, batas waktu terakhir pendaftaran gugatan sengketa khusus pileg adalah dini hari tadi, pukul 01.46 WIB. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X