Nasdem Dukung TNI-Polri Tindak Tegas Perusuh

Kompas.com - 23/05/2019, 12:56 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKetua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mendukung setiap langkah pemerintah dan alat negara dalam upaya menjaga keutuhan dari setiap tindakan yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap pemerintahan yang sah.

Hal ini disampaikan Surya Paloh menanggapi kerusuhan yang terjadi di sejumlah lokasi pasca pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Partai NasDem akan selalu mendukung langkah dan upaya yang diambil oleh TNI dan Polri termasuk tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang hendak membuat negara ini terpecah belah, jika dipandang terpaksa," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: 3 Polisi Tertembak Senjata Api Rakitan Saat Amankan Kerusuhan di Pontianak


Surya Paloh menegaskan, pemilu 2019 sudah selesai dan KPU sudah mengumumkan hasil resminya. Setiap pihak harus menghormati setiap hasil dan keputusan yang ada. Apabila ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu, bisa menempuh jalur yang telah ditentukan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ada.

"Oleh karena itu tindakan-tindakan yang merusak dan memaksakan kehendak sesungguhnya bertentangan dengan tujuan berdemokrasi," kata dia.

Surya Paloh mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa Nasdem menghormati proses menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

 

 

Namun demikian, proses tersebut harus senantiasa sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

"Proses penyampaian pendapat tidak boleh disertai dengan pemaksaan kehendak karena hal itu sesungguhnya telah menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri," kata dia.

Nasdem mengimbau kepada warga masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus bisa memastikan berjalannya fungsi-fungsi lembaga negara dalam pelayanan publik.

Ia juga emerintahkan kepada setiap kader Partai NasDem untuk tetap siaga merespon perkembangan yang ada dan secara aktif menciptakan suasana harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X