Partai Garuda Berencana Ajukan Gugat Hasil Pileg Ke MK

Kompas.com - 23/05/2019, 04:05 WIB
Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana menunjukkan nomor urut 6 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana menunjukkan nomor urut 6 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Garuda akan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Rencana gugatan tersebut, menurut Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana lantaran ada dugaan suara partainya hilang.

"Tapi di beberapa tingkatan tentunya kabupaten dan provinsi kami masih akan melakukan proses gugatan karena ada beberapa kami meyakini bahwa suara kami hilang," tutur Ridha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (22/5/2019).

Dari hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Garuda menduduki posisi ke-15 dari 16 partai dengan perolehan sebesar 0,50 persen atau 702.536 suara.

Artinya, Partai Garuda tak lolos ke DPR karena perolehan suaranya di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Meski tak berhasil melenggang ke Senayan, Ridha memprediksi partainya mendapat sekitar 50 kursi untuk tingkat DPRD provisi dan kabupaten/kota. Pihaknya masih menunggu penetapan hasil di level tersebut.

Namun, ia menuturkan, ada yang meleset dari penghitungan tersebut dengan kalkulasi perolehan kursi pihaknya. Oleh karena itu, mereka akan mengajukan gugatan ke MK.

"Ada beberapa yang penghitungan kita harusnya kita masuk tapi di rekapitulasi tidak masuk, ini yang kita akan ajukan gugatan," katanya.

Saat ini, Partai Garuda sedang mempersiapkan tim untuk merampungkan materi gugatan yang akan diserahkan ke MK.

"Saat ini kita sudah membentuk tim di DPP untuk mempersiapkan gugatan-gugatan termasuk yang DPR RI sebetulnya," ungkap dia.

Baca juga: Tak Lolos Parliamentary Threshold, Ini Kata Partai Garuda

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ingin mengajukan gugatan memiliki waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Hal itu tertuang dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK pun memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sementara itu, untuk peserta pemilihan legislatif (pileg) memiliki waktu paling lama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan. Hal itu tertuang dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X