Tak Lolos "Parliamentary Threshold", Ini Kata Partai Garuda

Kompas.com - 22/05/2019, 23:50 WIB
Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana menunjukkan nomor urut 6 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana menunjukkan nomor urut 6 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengaku menerima hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasilnya, Partai Garuda menduduki posisi ke-15 dari 16 partai dengan perolehan sebesar 0,50 persen atau 702.536 suara.

Artinya, Partai Garuda tak lolos ke Senayan karena perolehan suaranya di bawah ambang batas parlemen yang sebesar 4 persen.

Baca juga: Strategi Senyap Partai Garuda Hadapi Pemilu

"Tentunya itu adalah effort yang sudah kita dapat walaupun sebetulnya kami meyakini lebih dari itu. Namun apapun itu, sudah direkapitulasi, dan kami sudah menandatangani artinya kami sudah menerima," ungkap Ridha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (22/5/2019).

Meski tak berhasil melenggang ke Senayan, Ridha memprediksi Partai Garuda mendapat sekitar 50 kursi untuk tingkat DPRD provisi dan kabupaten/kota.

Hasil pemilu tahun ini, katanya, akan dijadikan bahan evaluasi untuk kontestasi demokrasi berikutnya.

Selain evaluasi terkait strategi kampanye, Ridha menuturkan pihaknya juga akan memperkuat kepengurusan partai.

Baca juga: Partai Garuda Klaim Dulang Suara di Papua

"Yang pasti kami harus memperkuat infrastruktur, kami sebagai partai baru meskipun pada saat pembentukan dan verifikasi awal kami bisa menyertakan 509 kabupaten/kota dan lebih dari 60 persen bisa kita selesaikan di tingkat kecamatan kepengurusan, namun tetap saja infrastruktur itu tidak cukup," ungkapnya.

Sebelumnya, hasil rekapitulasi ditetapkan KPU pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Rekapitulasi itu ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X