Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Kompas.com - 21/05/2019, 20:56 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap presiden dan wakil presiden terpilih di masa mendatang tak berkompromi dengan kejahatan korupsi.

"Memang harus zero tolerance (terhadap korupsi) dengan zero tolerance kita di situ tegas bahwa sekecil apa pun pelanggaran itu harus ada sanksinya," ujar Saut di sela-sela buka puasa bersama masyarakat sipil di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Apalagi, kata Saut, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sehingga implementasi rencana aksi Stranas PK bisa diperkuat.

Salah satunya dengan menempatkan orang-orang yang berintegritas dalam pemerintahan.

Baca juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

"Kalau itu ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, kalau kita semuanya sudah ber-integrity kemudian kita akan lebih cepat membangun tata kelola yang baik. Lebih cepat membangun, katakanlah banyak impian-impian kita tentang APBN menjadi Rp 4.000 triliun yang pernah kita sebut itu," ujar dia.

Dengan demikian, Saut optimistis pemerintah ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia ingin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa semakin meningkat. Saat ini skor IPK Indonesia adalah 38.

"Kita kan mimpinya 45-an tapi sekarang kan baru 38. Nah kalau itu dipilih berintegritas, kemudian diseleksi, kemudian ada zero tolerance, penyimpangan sedikit apa pun diberi sanksi, itu akan lebih cepat," ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu Dukung KPK Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai

Selain integritas, Saut juga menekankan pentingnya pemerintahan mendatang diisi orang-orang yang profesional. Sebab, masalah di Indonesia tak sekadar korupsi.

"Integritas saja tidak cukup, karena kita sehari-hari berhadapan dengan variabel yang sulit, ekonomi, kerusakan lingkungan, perizinan, penegakan hukum. Itu kan tidak dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya integrity saja tapi juga dia mengerti hal-hal yang lebih teliti tentang yang dikerjakan ini," paparnya.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto memberikan konferensi pers pasca-pengumuman Pemilu 2019. Wiranto meminta masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah percaya dengan berita hoaks.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com