Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

"Memang harus zero tolerance (terhadap korupsi) dengan zero tolerance kita di situ tegas bahwa sekecil apa pun pelanggaran itu harus ada sanksinya," ujar Saut di sela-sela buka puasa bersama masyarakat sipil di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Apalagi, kata Saut, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sehingga implementasi rencana aksi Stranas PK bisa diperkuat.

Salah satunya dengan menempatkan orang-orang yang berintegritas dalam pemerintahan.

"Kalau itu ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, kalau kita semuanya sudah ber-integrity kemudian kita akan lebih cepat membangun tata kelola yang baik. Lebih cepat membangun, katakanlah banyak impian-impian kita tentang APBN menjadi Rp 4.000 triliun yang pernah kita sebut itu," ujar dia.

Dengan demikian, Saut optimistis pemerintah ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia ingin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa semakin meningkat. Saat ini skor IPK Indonesia adalah 38.

"Kita kan mimpinya 45-an tapi sekarang kan baru 38. Nah kalau itu dipilih berintegritas, kemudian diseleksi, kemudian ada zero tolerance, penyimpangan sedikit apa pun diberi sanksi, itu akan lebih cepat," ujar dia.

Selain integritas, Saut juga menekankan pentingnya pemerintahan mendatang diisi orang-orang yang profesional. Sebab, masalah di Indonesia tak sekadar korupsi.

"Integritas saja tidak cukup, karena kita sehari-hari berhadapan dengan variabel yang sulit, ekonomi, kerusakan lingkungan, perizinan, penegakan hukum. Itu kan tidak dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya integrity saja tapi juga dia mengerti hal-hal yang lebih teliti tentang yang dikerjakan ini," paparnya.