KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

Kompas.com - 21/05/2019, 14:21 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/5/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan total empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli untuk dua direktorat jenderal kementerian.

Pertama, pengadaan 16 unit kapal patroli cepat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013-2015.

Kemudian, pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) Tahun Anggaran 2012-2016.

"Dalam penyidikan dua perkara ini, KPK menetapkan total 4 orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: KPK Temukan Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal, Rumah Pejabat KKP Digeledah

Pada perkara pengadaan 16 kapal patroli cepat, KPK menjerat pejabat pembuat komitmen (PPK) Istadi Prahastanto, Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan.

Sementara pada perkara pembangunan 4 unit kapal 60 meter SKIPI, KPK juga menjerat Amir serta pejabat pembuat komitmen (PPK) bernama Aris Rustandi.

Dalam pengadaan 16 kapal patroli ini, KPK menduga kerugian keuangan negara sekitar Rp 117,7 miliar.

Baca juga: Dalam Dua Hari, KPK Geledah Kantor PT DRU dan Salah Satu Ditjen KKP

Sementara dalam pengadaan 4 kapal SKIPI diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 61,54 miliar.

KPK menduga keempatnya melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal, KPK Sebut Kerugian Negara Lebih dari Rp 100 Miliar

Pada perkara pertama, Istadi, Heru dan Amir disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara kedua, Amir dan Aris disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X