Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Fadli Zon soal Beda Sikap BPN terhadap Hasil Pilpres dan Pileg

Kompas.com - 17/05/2019, 16:47 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menilai wajar jika BPN berbeda sikap terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019.

Sebab meskipun digelar bersamaan, proses dua pemilu tersebut berbeda.

"Pilpres dan pileg itu beda. Pilpres kalau di kita yang ngurus itu BPN, kalau di 01 itu namanya TKN (tim kampanye nasional). Mereka yang ngurus dari berbagai komite, dari berbagai parpol," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Mendagri: KPPS-nya Sama, Saksinya Sama, Kok Hasil Pilpres dan Pileg Dibedakan?

Sedangkan pileg tidak diurus oleh tim sukses khusus seperti pilpres. Fadli mengatakan pileg pada umumnya menjadi urusan masing-masing partai politik.

Oleh karena itu, BPN tidak bisa mengambil sikap untuk menerima atau menolak hasil pemilu yang menjadi urusan internal parpol.

Fadli mengatakan, kecurangan pemilu juga terjadi pada pileg. Misalnya seperti upaya penggelembungan suara caleg, pemindahan suara partai, dan lainnya.

Namun dia kembali menegaskan penanganannya berbeda dengan pilpres. Bahkan sesama partai koalisi pun saling bersaing dalam pileg ini.

"Pileg itu masalahnya kasuistis, itu terjadinya di dapil yang cukup banyak. Kalau pilpres kan cuma ada dua kandidat, kepentingannya juga lebih terkonsolidasi," kata Fadli.

Sebelumnya, juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, bukan Pileg.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Tingkat Kecurangan Lebih Tinggi di Pileg daripada Pilpres

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di Pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre.

Namun, kata Andre, proses penghitungan untuk Pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan untuk Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik dari Pileg. Artinya, kecurangan dalam Pileg tidak semasif Pilpres.

"Meskipun ada kecurangan tetapi lebih kurang lah," kata dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak yang menolak hasil Pilpres tetapi mengakui hasil Pileg. Tjahjo Kumolo meminta pihak itu untuk memahami Pemilu Serentak karena baik Pilpres maupun Pileg melalui tahapan yang sama dengan petugas yang sama pula. Dan jika ada ketidakpuasan terkait hasil pilpres pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum ke MK. #Mendagri #TolakHasilPilpres

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com