Mendagri: KPPS-nya Sama, Saksinya Sama, Kok Hasil Pilpres dan Pileg Dibedakan?

Kompas.com - 16/05/2019, 12:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai hasil Pileg dan Pilpres tak bisa dibeda-bedakan dalam pemilu serentak. 

Menurut Tjahjo hal itu tidak bisa dibenarkan lantaran penyelenggara pemilu dan saksi di lapangan saat Pileg dan Pilpres merupakan orang yang sama.

"Jangan sampai mengakui hasil pilegnya, tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama. Yang jadi KPPS-nya sama. Pengawasnya sama, saksinya sama. Petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lho," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres namun menerima hasil Pileg 2019.

Ia mengatakan, semua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta penentuan komisioner KPU dilakukan bersama partai koalisi pemerintah maupun oposisi. Semuanya sepakat memilih komisioner yang sekarang bertugas.

Ia menambahkan, semua partai baik yang berkoalisi dengan pemerintah maupun tidak, juga telah menyusun dan menyepakati bersama Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Bamsoet: Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019, Artinya Tolak Hasil Pilpres dan Pileg

Dalam undang-undang tersebut, lanjut Tjahjo, pihak yang tak menerima hasil pemilu bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau memang semua sepakat untuk menegakkan demokrasi, semua tahapan membahas undang-undang diikuti oleh seluruh partai politik. Membahas PKPU juga tim sukses ikut semua. Semua sepakat semua," ujar Tjahjo.

"Mau tema dialognya apa. Mau tema kampanye di media itu apa. Semua disepakati semua. Jadi tidak ada satu pun yang melanggar undang-undang. Dan PKPU-nya sudah disepakati bersama," lanjut Tjahjo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X