Mendagri: KPPS-nya Sama, Saksinya Sama, Kok Hasil Pilpres dan Pileg Dibedakan?

Kompas.com - 16/05/2019, 12:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai hasil Pileg dan Pilpres tak bisa dibeda-bedakan dalam pemilu serentak. 

Menurut Tjahjo hal itu tidak bisa dibenarkan lantaran penyelenggara pemilu dan saksi di lapangan saat Pileg dan Pilpres merupakan orang yang sama.

"Jangan sampai mengakui hasil pilegnya, tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama. Yang jadi KPPS-nya sama. Pengawasnya sama, saksinya sama. Petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lho," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres namun menerima hasil Pileg 2019.

Ia mengatakan, semua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta penentuan komisioner KPU dilakukan bersama partai koalisi pemerintah maupun oposisi. Semuanya sepakat memilih komisioner yang sekarang bertugas.

Ia menambahkan, semua partai baik yang berkoalisi dengan pemerintah maupun tidak, juga telah menyusun dan menyepakati bersama Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Bamsoet: Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019, Artinya Tolak Hasil Pilpres dan Pileg

Dalam undang-undang tersebut, lanjut Tjahjo, pihak yang tak menerima hasil pemilu bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau memang semua sepakat untuk menegakkan demokrasi, semua tahapan membahas undang-undang diikuti oleh seluruh partai politik. Membahas PKPU juga tim sukses ikut semua. Semua sepakat semua," ujar Tjahjo.

"Mau tema dialognya apa. Mau tema kampanye di media itu apa. Semua disepakati semua. Jadi tidak ada satu pun yang melanggar undang-undang. Dan PKPU-nya sudah disepakati bersama," lanjut Tjahjo.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X