Sekjen PDI-P Sebut Tingkat Kecurangan Lebih Tinggi di Pileg daripada Pilpres

Kompas.com - 16/05/2019, 11:07 WIB
Hasto di Tjikini Lima KOMPAS.com/HaryantipuspasariHasto di Tjikini Lima

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai tingkat kecurangan lebih tinggi di Pileg daripada Pilpres.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi sikap capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres namun menerima hasil Pileg lantaran merasa dicurangi di Pilpres.

"Secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Pemilu presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

"Dengan demikian, dalam praktek, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," lanjut dia.

Ditambah pula, kata Hasto, Pilpres 2019 didukung legitimasi yang kuat dari masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih yakni sebesar 81,78 persen.

Ia pun menyayangkan sikap Prabowo yang menolak hasil Pilpres 2019 namun tak mau membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: 6 Fakta Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Penjelasan Sandiaga hingga KPU Anjurkan ke MK

Menurut dia, sikap itu bertentangan dengan deklarasi pemilu damai yang telah diteken Prabowo dan capres petahana Joko Widodo.

Meski demikian, Hasto mengatakan partainya masih meyakini Prabowo sosok yang nasionalis dan taat kepada konstitusi.

Karena itu meski saat ini menyatakan menolak hasil pemilu dan tak akan menyengketakannya ke MK, Hasto meyakini ke depannya Prabowo tetap akan mematuhi hukum yang berlaku.

Baca juga: Manuver Prabowo, Tudingan Pemilu Curang hingga Tolak Maju ke MK

"PDI-P percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Selama ini Ibu Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal positif tentang Pak Prabowo.

"PDI-P meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, puncak rekapitulasi pada 22 Mei nanti, akan aman terkendali. Mereka yang memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," lanjut dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Nasional
Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X