Kompas.com - 16/05/2019, 14:03 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Kendati demikian, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga enggan untuk mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Prabowo Enggan Bawa Kasus Pemilu ke MK, Sejumlah Alasan dan Tanggapan

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilpres, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan oleh KPU.

Lalu, bagaimana dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandiaga?

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuturkan bahwa apapun keputusan koalisi nantinya akan berada dalam koridor demokrasi dan konstitusional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apapun keputusan Koalisi Adil Makmur sesuai asas pendiriannya bergerak dalam koridor demokrasi dan konstitusional," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Prabowo: Saya Akan Menolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu

Mardani pun tidak menjawab secara jelas saat ditanya apakah PKS sepakat dengan sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019.

Ia mengatakan partainya masih mencermati proses pemilu hingga penetapan hasil oleh KPU pada 22 Mei 2019 dan opsi pengajuan gugatan ke MK.

"PKS terus mencermati proses Pemilu 2019. Kita masih punya waktu hingga 22 Mei dan opsi ke MK. Semua keputusan akan selalu dimusyawarahkan bersama," kata Mardani.

Kompas TV Tim BPN menyatakan akan menarik saksi penghitungan suara di KPU Pusat hingga Kabupaten Kota. Pernyataan ini ditegaskan karena adanya dugaan sejumlah kecurangan yang ditemukan dalam Pemilu 2019. Apa dasar klaim kecurangan yang disebut tim BPN Prabowo Sandi dan bagaimana dampak hukum juga reaksi Bawaslu atas Klaim dugaan kecurangan tim Prabowo Sandi ini? KompasTV kan membahasnya bersama Komisioner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay, pakar hukum tata negara Profesor Juanda. #kpu #bpn #PrabowoSandi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi Seat Distancing, Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi Seat Distancing, Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Nasional
Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Nasional
Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Nasional
Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Nasional
Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Nasional
Ada Karantina dan PCR, Biaya Umrah Diprediksi Naik 30 Persen

Ada Karantina dan PCR, Biaya Umrah Diprediksi Naik 30 Persen

Nasional
Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Nasional
Vaksin Booster, Apakah Penting untuk Tubuh? Ini Penjelasan Dokter WHO

Vaksin Booster, Apakah Penting untuk Tubuh? Ini Penjelasan Dokter WHO

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Diplomasi Pertahanan dan Modernisasi Alutsista

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Diplomasi Pertahanan dan Modernisasi Alutsista

Nasional
Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi di BNPP Kemendagri

Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi di BNPP Kemendagri

Nasional
Aturan Naik Pesawat-Kereta Terbaru: Wajib Gunakan PeduliLindungi

Aturan Naik Pesawat-Kereta Terbaru: Wajib Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Kecuali 3 Kategori Ini

Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Kecuali 3 Kategori Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.