Prabowo Enggan Bawa Kasus Pemilu ke MK, Sejumlah Alasan dan Tanggapan

Kompas.com - 16/05/2019, 13:30 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

KOMPAS.com – Selama proses penyelenggaraan Pemilu 2019, persaingan ulang antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto berjalan ketat.

Persaingan itu tidak hanya dalam memperebutkan jumlah suara pemilih, namun juga sejumlah manuver pasca-pemungutan suara yang berlangsung pada 17 April 2019 silam.

Salah satunya, kedua pihak banyak mengemukakan temuan kecurangan pemilu yang terjadi di berbagai lini, terutama yang diungkapkan pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno.

Kubu Prabowo-Sandiaga mengklaim temukan kecurangan dilakukan pihak lawan yang merupakan petahana, baik di tahapan kampanye, pemungutan suara, atau pasca-pemilu.


Bahkan, beberapa hari terakhir ini Prabowo maupun pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sebagai tim suksesnya menyatakan tidak akan memabawa permasalahan ini lebih lanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti apa faktanya? Berikut paparannya:

Sandiaga: Tunggu hasil pemilu

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan belum ada rencana untuk membawa masalah pemilu ini ke tingkat MK.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini masih akan menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei nanti. Ini menyebabkan Prabowo-Sandiaga belum memiliki rencana untuk memperkarakan permasalahan sampai ke tingkat yudikatif.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat melakukan takziah di kediaman salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, di Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya, Rabu (15/5/2019).

"Kami belum sampai ke titik di sana. Nanti kami menunggu hasil. Kami tidak ingin berandai-andai. Kami tidak ingin memberi hipotesis karena kami juga menunggu masukan dari para ahli," kata Sandi.

Baca juga: Sandiaga: Belum Ada Rencana ke MK, Kami Tunggu Hasil Pemilu

MK dinilai tidak efektif

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menyebut bahwa BPN tidak akan membawa berbagai permasalahan pemilu yang mereka temukan ke MK.

Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2014, MK tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang kubu Prabowo bawa. Ketika itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa.

“Kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan Mahkamah Konstitusi karena pada 2014 kami sudah mengikuti jalur itu dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu useless dalam persoalan pilpres,” kata Fadli di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Rabu 15/5/2019).

Fadli menyebut, sebagian anggota MK merupakan orang-orang politik sehingga tidak bisa diandalkan independensinya dalam menyelesaikan kasus pemilu ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Close Ads X