Manuver Prabowo, Tudingan Pemilu Curang hingga Tolak Maju ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sebuah simposium yang dihadiri oleh para pendukungnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Baca juga: Yenny Wahid Nilai Manuver Prabowo Aneh, Bilang Curang Tanpa Bukti

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Yang dipersoalkan Prabowo

Permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU menjadi sorotan BPN.

Bahkan, video inspeksi yang dilakukan Minurlin Lubis di gudang penyimpanan kotak suara milik KPU Kota Bekasi, menjadi salah satu bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang ditunjukan oleh BPN. Video tersebut diputar setelah calon wakil presiden Sandiaga Uno menyampaikan pidato pembukaan

Dalam video tampak Minurlin beradu argumen dengan seorang aparat kepolisian yang sedang berjaga. Aparat tersebut melarang Minurlin masuk ke gudang KPU.

Baca juga: Sandiaga Sebut Surat Wasiat Prabowo Sedang Disusun Tim Ahli

Kemudian, Minurlin dan beberapa orang lainnya tampak mendekat ke tumpukan kotak suara sambil menyebut bahwa ada beberapa kotak yang sudah terbuka dan tidak ada gemboknya.

Mereka juga menyebut ada beberapa kotak suara dari Pondok Gede yang dipindahkan ke kota Bekasi.

Kendati demikian, dalam video itu tidak dijelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Tidak dijelaskan pula apakah pemindahan serta kondisi kotak suara yang terbuka itu terjadi setelah atau sebelum proses penghitungan.

Baca juga: Lembaganya Tak Dipercaya Kubu Prabowo-Sandiaga, Apa Kata Ketua MK?

Hal lain yang menjadi sorotan yakni soal kejanggalan 17,5 juta juta daftar pemilih tetap (DPT).

Anggota BPN Agus Maksum mengatakan pihaknya telah mempersoalkan masalah DPT tersebut ke KPU. Namun, masalah itu tidak pernah diselesaikan hingga hari pemungutan suara pada 17 April lalu.

Menurut data BPN, terdapat 6,1 juta DPT ganda di lima provinsi. Kemudian 18,8 juta DPT invalid dan 117.333 kartu keluarga manipulatif.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.