Timses Jokowi: Yang Punya Kewenangan Memutuskan Ada Kecurangan TSM Itu MK

Kompas.com - 10/05/2019, 15:57 WIB
Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaJuru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily merasa aksi demo yang diinisiasi Kivlan Zen dan Eggi Sudjana merupakan bentuk tekanan terhadap penyelenggara pemilu.

Mereka membawa-bawa narasi bahwa pemilu berlangsung penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ( TSM).

Padahal, kata Ace, bukan KPU maupun Bawaslu yang berhak memutuskan bahwa pemilu berlangsung curang.

"Istilah TSM yaitu terstruktur, sistematis dan masif apalagi ditambah istilah brutal, itu istilah karangan mereka yang tidak bisa dibuktikan dan istilah tersebut yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah itu TSM atau tidak ya Mahkamah Konstitusi," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).


Baca juga: Rekapitulasi Kabupaten/Kota Hampir Rampung, Kubu Jokowi Nilai Tak Ada Kecurangan

Di sisi lain, Ace mengatakan mayoritas rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Aksi semacam itu justru mengkhianati kehendak mayoritas masyarakat Indonesia.

Dia mengakui beberapa bentuk kecurangan bisa saja terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

"Tetapi apakah satu dua kecurangan di TPS itu kemudian bisa digeneralisasi bahwa pemilu seluruhnya curang? Sementara TPS yang ada jumlahnya lebih dari 800.000," ujar Ace.

Seharusnya pendemo itu memberikan ruang kepada KPU untuk menyelesaikan tahapan pemilu. Itu untuk menghargai masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan hak pilih pada 17 April lalu.

Massa aksi yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) mulai memadati area depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/5/2019) pukul 13.30 siang.

Mereka sempat berkumpul di Sarinah yang terletak di seberang gedung Bawaslu sebelum kemudian bergerak bersamaan ke depan Gedung Bawaslu.

Pantauan Kompas.com, hanya tersisa satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan. Kepadatan lalu lintas mengular hingga Bundaran HI.

Baca juga: TKN: Kenapa Baru Lapor Kecurangan Sekarang? Apa karena Sudah Kalah?

Sejumlah personel kepolisian tampak membentuk barikade di balik kawat berduri. Beberapa personel lainnya sibuk mengarahkan arus lalu lintas yang padat merayap karena membeludaknya jumlah massa.

Dalam aksinya, massa mengibarkan bendera merah putih dan membawa beberapa spanduk maupun pamflet berisi aspirasi mereka, seperti "KPU jangan curang", dan "Bawaslu jangan impoten".

Berulang kali massa teriak takbir sembari mengacungkan salam dua jari. Mereka juga beberapa kali menyanyikan yel-yel yang meminta agar kepolisian tidak ikut dalam "kompetisi" serta mengayomi massa aksi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X