Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Yang Punya Kewenangan Memutuskan Ada Kecurangan TSM Itu MK

Kompas.com - 10/05/2019, 15:57 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily merasa aksi demo yang diinisiasi Kivlan Zen dan Eggi Sudjana merupakan bentuk tekanan terhadap penyelenggara pemilu.

Mereka membawa-bawa narasi bahwa pemilu berlangsung penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Padahal, kata Ace, bukan KPU maupun Bawaslu yang berhak memutuskan bahwa pemilu berlangsung curang.

"Istilah TSM yaitu terstruktur, sistematis dan masif apalagi ditambah istilah brutal, itu istilah karangan mereka yang tidak bisa dibuktikan dan istilah tersebut yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah itu TSM atau tidak ya Mahkamah Konstitusi," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Rekapitulasi Kabupaten/Kota Hampir Rampung, Kubu Jokowi Nilai Tak Ada Kecurangan

Di sisi lain, Ace mengatakan mayoritas rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Aksi semacam itu justru mengkhianati kehendak mayoritas masyarakat Indonesia.

Dia mengakui beberapa bentuk kecurangan bisa saja terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

"Tetapi apakah satu dua kecurangan di TPS itu kemudian bisa digeneralisasi bahwa pemilu seluruhnya curang? Sementara TPS yang ada jumlahnya lebih dari 800.000," ujar Ace.

Seharusnya pendemo itu memberikan ruang kepada KPU untuk menyelesaikan tahapan pemilu. Itu untuk menghargai masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan hak pilih pada 17 April lalu.

Massa aksi yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) mulai memadati area depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/5/2019) pukul 13.30 siang.

Mereka sempat berkumpul di Sarinah yang terletak di seberang gedung Bawaslu sebelum kemudian bergerak bersamaan ke depan Gedung Bawaslu.

Pantauan Kompas.com, hanya tersisa satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan. Kepadatan lalu lintas mengular hingga Bundaran HI.

Baca juga: TKN: Kenapa Baru Lapor Kecurangan Sekarang? Apa karena Sudah Kalah?

Sejumlah personel kepolisian tampak membentuk barikade di balik kawat berduri. Beberapa personel lainnya sibuk mengarahkan arus lalu lintas yang padat merayap karena membeludaknya jumlah massa.

Dalam aksinya, massa mengibarkan bendera merah putih dan membawa beberapa spanduk maupun pamflet berisi aspirasi mereka, seperti "KPU jangan curang", dan "Bawaslu jangan impoten".

Berulang kali massa teriak takbir sembari mengacungkan salam dua jari. Mereka juga beberapa kali menyanyikan yel-yel yang meminta agar kepolisian tidak ikut dalam "kompetisi" serta mengayomi massa aksi.

Kompas TV BPN Prabowo-Sandi klaim menemukan dugaan kecurangan pada Pemilu 17 April 2019 lalu. Ada 5 dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu, di antaranya melaporkan salah satu menteri. Simak pernyataan Politisi PAN, Hanafi Rais berikut ini. #dugaankecuranganpemilu #bpnprabowosandi #hanafirais
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com