Rekapitulasi Kabupaten/Kota Hampir Rampung, Kubu Jokowi Nilai Tak Ada Kecurangan

Kompas.com - 09/05/2019, 21:12 WIB
Proses rekapitulasi suara Pilpres di salah satu TPS yang ada di Kota Jayapura, Papua (18/04/2019) KOMPAS.com/Dhias SuwandiProses rekapitulasi suara Pilpres di salah satu TPS yang ada di Kota Jayapura, Papua (18/04/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Amin, Michael Umbas, mengatakan, pihaknya menilai tak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yang hampir rampung.

"Seluruh proses rekapitulasi berlangsung transparan, akuntabel, jurdil sekaligus demokratis," kata Umbas melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: [KLARIFIKASI] Kericuhan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Empat Lawang


 

Menurut Umbas, setiap KPU dan Bawaslu kabupaten/kota, bahkan turut mengundang langsung tokoh masyarakat, agama, dan unsur-unsur Muspida setempat.

Artinya, proses rekapitulasi tidak hanya dipantau oleh saksi partai maupun saksi dari pasangan 01 dan 02.

"Faktanya tidak ada kecurangan dari tahapan penghitungan suara Pilpres secara berjenjang. Sebab pihak tertentu yang bermaksud curang, dipastikan akan ketahuan. Karena semua mata memantau dan mengawasi setiap proses. Media juga ikut memberitakan," ujar dia.

Atas dasar itu, kata Umbas, tudingan curang yang dilemparkan kubu Prabowo-Sandiaga dianggapnya fitnah tak berdasar.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Utara: Jokowi-Maruf Unggul di 3 Kecamatan

"Sekali lagi, fakta harus dijadikan acuan bersama. Sekarang pleno kabupaten/ kota hampir rampung. Sama sekali tak ada temuan TSM," ujar Umbas.

Umbas meminta kubu Prabowo menghentikan upaya membuat sesuatu yang tak terjadi menjadi hal rasional untuk mengelabui publik.

Menurut dia , hampir dalam setiap pleno rekapitulasi tokoh-tokoh agama dan masyarakat justru memuji dan mengapresiasi Pilpres 2019 yang transparan.

"Semua bisa akses data dan rekapitulasi suara. Ini bukti nyata transparansi. Kebenaran tentu saja akan berdiri tegak, tak peduli seberapa kuat kalian megguncangkannya," kata Umbas.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X