Diperiksa KPK, Ganjar Pranowo Ditanya soal Pembahasan Anggaran E-KTP

Kompas.com - 10/05/2019, 14:23 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. ANTARA FOTO/RENO ESNIRGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku ditanya soal proses pembahasan anggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) di DPR.

Hal itu diungkapkan Ganjar seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Ganjar menjadi saksi untuk tersangka mantan Anggota Komisi II DPR Markus Nari.

Ganjar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. 

"(Soal) anggaran, proses. Proses biasa saja. Dari sini ke mana, ke mana. Enggak ada (materi pemeriksaan) yang baru," kata Ganjar saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Panggil Ganjar Pranowo

Mantan Pimpinan Komisi II DPR itu menjelaskan, pembahasan anggaran proyek itu dilakukan bersama mitra kerja Komisi II, Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/5/2019)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/5/2019)
Menurut dia, saat itu ada kebutuhan untuk mencetak e-KTP di sekitar 100 lebih kabupaten. Sehingga penambahan anggaran dirasa diperlukan.

"Mau ada perubahan atau ada optimalisasi anggaran di Banggar (Badan Anggaran), mesti setiap komisi dengan mitranya menyampaikan itu. Dari kementerian berkaitan dengan e-KTP itu, saya lupa persisnya, sekitar 100 sekian kabupaten mesti mencetak itu, sehingga butuh tambahan," ujarnya.

"Sehingga dalam rapat itu kementerian diminta berikan detailnya apa saja, lalu itu diajukan di Banggar. Prosesnya gitu," sambung dia.

Markus Nari merupakan tersangka kedelapan dalam kasus ini. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP sejak 2017 silam. KPK menahan Markus pada Senin (1/4/2019) malam.

Dalam kasus e-KTP, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP.

Baca juga: Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus E-KTP

Pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri saat itu. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

Sebelumnya, Markus juga sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X