Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Forum Musrenbangnas, Wapres Sebut Pemda Jadi Ujung Tombak Pembangunan

Kompas.com - 10/05/2019, 09:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam membangun Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yamg dihadiri para kepala daerah.

"Bahwa pemerintah bekerja untuk mencapai visi ini (pembangunan) tapi tidak mungkin tanpa bersama dengan daerah, karena hanyalah daerah yang menjadi ujung tombak kita semua. Karena daerah yang paling depan (dalam proses pembangunan)," ujar Kalla di lokasi Musrenbangnas, Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Jusuf Kalla Titip Pesan ke Jokowi agar Tak Lakukan Pemekaran Daerah

Ia mengatakan, tidak banyak negara yang memiliki keluasan otonomi seperti di Indonesia. Di Indonesia hampir di seluruh level pemerintahan mulai dari pusat hingga desa memiliki otonominya sendiri.

Bahkan, kata Wapres, di Indonesia pemerintahan dari level pusat hingga desa juga memiliki kewenangan mengatur keuangannya sendiri.

Karena itu ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengelola dana transfer daerah secara optimal agar program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa terlaksana.

Baca juga: Wapres Sebut SDM Jadi Faktor Utama Kemajuan Negara

Kalla mengatakan, cara utama untuk menyukseskan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah di daerah ialah dengan memperbanyak masuknya investasi manufaktur. Sebab, investasi manufaktur efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ia menilai, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan daya beli pun meningkat, termasuk kesejahteraan mereka bisa terangkat.

Meski demikian, Kalla mengatakan, sektor pertanian tak boleh dilupakan namun harus dikerjakan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Di Hadapan Para Kepala Daerah, Wapres Singgung Pemindahan Ibu Kota

Karena itu ia meminta daerah memfokuskan penanaman pada tanaman yang dapat diolah dan hasilnya memiliki nilai tambah yang tinggi.

"Jadi, untuk menjaga pertanian di daerah di samping menjaga lahan juga mengembangkan hasil-hasil pertanian yang lebih berharga. Seperti kopi, coklat, mente, dan sebagainya," lanjut dia.

Kompas TV Kasus dugaan suap yang kembali menjerat kepala daerah menjadi pengingat betapa praktik memperdagangkan pengaruh dan pemberian fasilitas dalam kontrak-kontrak pemerintah menjadi sebuah korupsi politik yang harus diberantas. Untuk membahasnya lewat sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dan di studio telah hadir Robert Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. #Penyuapan #KepalaDaerah #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com