Kompas.com - 09/05/2019, 21:45 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019). Dok. KemenristekdiktiWakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lainnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Kalla mengatakan, jika wacana pemindahan ibu kota terwujud, maka pemerintah daerah harus berbenah lantaran bakal dilimpahi tanggung jawab yang lebih besar.

Menurut dia, daerah akan menjadi ujung tombak dalam hal perizinan sebab nantinya investor tak perlu lagi datang ke ibu kota mengurus izin.

"Apalagi nanti kalau rencana pemindahan ibu kota sudah kita laksanakan. Maka faktor utama yang berubah adalah otonomi. Karena selama ini semua perusahaan-perusahaan kantor pusat ada di Jakarta. Kantor pusat pemerintahan dan ekonomi," ujar Kalla.

Baca juga: Sehari Setelah Jokowi Pulang Tinjau Calon Ibu Kota, Kalteng Mulai Berbenah...

"Sekarang kita pindahkan. Maka akan otomatis akan terjadi upaya kemandirian dan juga bidang usaha yang menjadi suatu upaya dari masing-masing daerah menjadi lebih baik dibanding sebelumnya," lanjut dia.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kemandirian pemerintah daerah, Kalla meminta para kepala daerah menyiapkannya, termasuk kemandirian di bidang ekonomi.

Kalla mengatakan, jika ibu kota resmi dipindahkan, maka daerah harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia mengingatkan daerah untuk mulai memetakan potensinya serta menciptakan nilai tambahnya.

"Apa yang dapat kita harapkan? Apa yang harus kita buat? Apa yang membuat kemajuan itu? Semua kemajuan itu dapat dicapai karena suatu kemajuan nilai tambah. Suatu produktivitas. Nilai tambah itu sangat relevan dengan produktivitas," lanjut dia.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.

"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," kata Kalla.

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa.

"Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," ujar Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.