Di Hadapan Para Kepala Daerah, Wapres Singgung Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 09/05/2019, 21:45 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019). Dok. KemenristekdiktiWakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lainnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Kalla mengatakan, jika wacana pemindahan ibu kota terwujud, maka pemerintah daerah harus berbenah lantaran bakal dilimpahi tanggung jawab yang lebih besar.

Menurut dia, daerah akan menjadi ujung tombak dalam hal perizinan sebab nantinya investor tak perlu lagi datang ke ibu kota mengurus izin.

"Apalagi nanti kalau rencana pemindahan ibu kota sudah kita laksanakan. Maka faktor utama yang berubah adalah otonomi. Karena selama ini semua perusahaan-perusahaan kantor pusat ada di Jakarta. Kantor pusat pemerintahan dan ekonomi," ujar Kalla.

Baca juga: Sehari Setelah Jokowi Pulang Tinjau Calon Ibu Kota, Kalteng Mulai Berbenah...

"Sekarang kita pindahkan. Maka akan otomatis akan terjadi upaya kemandirian dan juga bidang usaha yang menjadi suatu upaya dari masing-masing daerah menjadi lebih baik dibanding sebelumnya," lanjut dia.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kemandirian pemerintah daerah, Kalla meminta para kepala daerah menyiapkannya, termasuk kemandirian di bidang ekonomi.

Kalla mengatakan, jika ibu kota resmi dipindahkan, maka daerah harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia mengingatkan daerah untuk mulai memetakan potensinya serta menciptakan nilai tambahnya.

"Apa yang dapat kita harapkan? Apa yang harus kita buat? Apa yang membuat kemajuan itu? Semua kemajuan itu dapat dicapai karena suatu kemajuan nilai tambah. Suatu produktivitas. Nilai tambah itu sangat relevan dengan produktivitas," lanjut dia.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.

"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," kata Kalla.

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa.

"Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," ujar Kalla.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X