Di Hadapan Para Kepala Daerah, Wapres Singgung Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lainnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Kalla mengatakan, jika wacana pemindahan ibu kota terwujud, maka pemerintah daerah harus berbenah lantaran bakal dilimpahi tanggung jawab yang lebih besar.

Menurut dia, daerah akan menjadi ujung tombak dalam hal perizinan sebab nantinya investor tak perlu lagi datang ke ibu kota mengurus izin.

"Apalagi nanti kalau rencana pemindahan ibu kota sudah kita laksanakan. Maka faktor utama yang berubah adalah otonomi. Karena selama ini semua perusahaan-perusahaan kantor pusat ada di Jakarta. Kantor pusat pemerintahan dan ekonomi," ujar Kalla.

Baca juga: Sehari Setelah Jokowi Pulang Tinjau Calon Ibu Kota, Kalteng Mulai Berbenah...

"Sekarang kita pindahkan. Maka akan otomatis akan terjadi upaya kemandirian dan juga bidang usaha yang menjadi suatu upaya dari masing-masing daerah menjadi lebih baik dibanding sebelumnya," lanjut dia.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kemandirian pemerintah daerah, Kalla meminta para kepala daerah menyiapkannya, termasuk kemandirian di bidang ekonomi.

Kalla mengatakan, jika ibu kota resmi dipindahkan, maka daerah harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia mengingatkan daerah untuk mulai memetakan potensinya serta menciptakan nilai tambahnya.

"Apa yang dapat kita harapkan? Apa yang harus kita buat? Apa yang membuat kemajuan itu? Semua kemajuan itu dapat dicapai karena suatu kemajuan nilai tambah. Suatu produktivitas. Nilai tambah itu sangat relevan dengan produktivitas," lanjut dia.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.

"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," kata Kalla.

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa.

"Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," ujar Kalla.