Sentilan Ketua MPR untuk Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dinilai membawa perubahan. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai era otonomi daerah ini membawa banyak kemajuan, di antaranya pembangunan yang berkembang serta demokrasi semakin matang.

Namun tak semuanya berjalan pada jalurnya. Saat ditemui di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta, Senin (28/3/2016) Zulkifli mengatakan mencatat sejumlah hal dari otonomi daerah yang perlu disempurnakan.

Yang pertama, menurut Zulkifli, adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tertulis “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun di sebagian daerah realitanya tidak demikian.

“Terjadi eksploitasi yang luar biasa. Seharusnya kekayaan itu dipergunakan untuk keperluan rakyat, tapi karena kewenangannya dipegang pemerintah daerah, kadang-kadang kurang tepat,” ujar Zulkifli saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Call Papers bertema “Menyongsong Dua Dekade Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI dan Kesejahteraan Sosial” di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Ia menceritakan, dalam sebuah kunjungannya ke Sulawesi Selatan pada saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli menemukan terjadinya penandatanganan kerja sama pengusaha Tiongkok dengan pemerintah daerah untuk menggali nikel di wilayah tersebut. Perizinan itu diberikan oleh bupati yang saat itu menjabat. Itu merupakan salah satu contohnya.

Yang kedua, otonomi daerah dinilai dapat menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaan lahan, penguasaan sumber daya alam, sampai kehidupan sosial.

Kadang, menurut Zulkifli, pemimpin daerah mengalami disorientasi berbangsa dan bernegara alias tak mengerti apa tujuan mereka menjadi pemimpin. Seringkali, mereka berpikir menjadi bupati misalnya, hanya untuk tujuan memperoleh jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Itu sebabnya kesenjangan pun tampak nyata. Ketika rumah bupati atau gubernur tampak megah, sedangkan rakyat masih saja tinggal di rumah bobrok.

“Ada yang nggak pernah ngerti ketatanegaraan lalu jadi gubernur. Padahal tujuan dan tugas pokoknya ya melayani,” ungkap Zulkifli.

Otonomi daerah juga menimbulkan isu-isu kedaerahan. Zulkifli mencontohkan, beberapa daerah masih membuat “peraturan” bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah orang asli daerah tersebut.

“Ini adalah NKRI. Siapapun, dari manapun, berhak untuk hidup di daerah manapun. Ini juga yang harus kita sempurnakan peraturan dan perundang-undangannya agar otonomi daerah itu sesuai dengan yang kita harapkan,” tutur ia.

Tetapi, Zulkifli mengatakan dengan melaksanakan otonomi daerah, negara ini sudah memilih jalan yang benar.

“Kekurangan memang ada, tapi tugas kita semua untuk memperbaiki apa yang belum baik,” ujar ia. (adv)