Megawati Usul Amandemen UUD 1945 untuk Ganti Program Otonomi Daerah

"Jadi visi misi masing-masing calon kepala daerah bukanlah visi misi lima tahunan yang terpisah, namun Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema besarnya adalah Memilih Jalan Trisakti menjadi Jalan Pembangunan Bersama," kata Megawati dalam keterangan tertulis DPP PDI-P, Minggu (22/11/2015).

Megawati mengatakan, konsep pembangunan semesta berencana sudah pernah dilaksanakan pada era pemerintahan Bung Karno.

Lalu pada era Orde Baru, program ini diganti menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah itu UUD 1945 diamandemen saat reformasi.

Konsep pembangunan semesta berencana itu lalu hilang, dengan munculnya Otonomi Daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan justru tak sesuai dengan niat dasar, dan justru pembangunan nasional menjadi kurang terarah.

"Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, membuat visi-misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi," kata Megawati.

"Kita ingin agar ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana itu, misal, untuk 50 tahun ke depan. Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi. Akhirnya tak terbentuk kesinambungan yang jelas," tambahnya.

Dia mengaku sudah bicara dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk memikirkan kemungkinan mengamandemen lagi konstitusi demi menghidupkan lagi konsep Pembangunan Semesta Berencana itu.

Namun, walau sudah punya kesepahaman sama, prosesnya tak bisa langsung dilaksanakan. Karenanya, saat ini PDI-P memilih untuk mengujicobakannya sendiri di kalangan kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng itu.