Jusuf Kalla Titip Pesan ke Jokowi agar Tak Lakukan Pemekaran Daerah

Kompas.com - 09/05/2019, 20:54 WIB
Jokowi dan Jusuf Kalla.TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Jokowi dan Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo ke depannya jika ditentukan sebagai pemenang Pilpres, agar tak mengizinkan adanya pemekaran daerah.

Sebab, Kalla menilai, moratorium pemekaran daerah di era pemerintahannya dan Jokowi merupakan salah satu kunci penghematan APBN.

"Saya bicara kepada Pak Presiden untuk kita tetap mempertahankan hal ini agar tidak menambah overheat pemerintah daerah atau pusat untuk melayani pemekaran yang belum tentu meningkatkan kemampuan, hanya menambah belanja rutin yang tinggi," ujar Kalla dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ia menambahkan pemekaran daerah baru berpotensi membebani APBN karena biasanya pusat akan membantu menyediakan gedung pemerintahan baru di sana.


Baca juga: Kata Mendagri soal Rumitnya Pemekaran Wilayah

Kemudian, pemerintah pusat kembali harus mengeluarkan anggaran untuk membantu menggaji para pegawai pemerintahan di daerah pemekaran baru tersebut.

Selain itu, karena daerah pemekaran baru belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, maka pemerintah pusat lagi yang harus menanggung biayanya lewat dana transfer daerah.

"Karena begitu penambahan kantor otomatis juga menambah pegawai. Penambahan kantor juga kadang-kadang berlebihan. Ada kabupaten yang penduduknya 200.000 atau 300.000 tapi kantor bupatinya kayak apa," ujar Kalla.

"Itu nanti tidak sejalan. Kita menghabiskan banyak dana untuk anggaran pembangunan, pendidikan, ialah pemekaran. Karena itu selama lima tahun ini tidak (ada) pemekaran," lanjut Wapres.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X