Jusuf Kalla Titip Pesan ke Jokowi agar Tak Lakukan Pemekaran Daerah

Kompas.com - 09/05/2019, 20:54 WIB
Jokowi dan Jusuf Kalla. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAJokowi dan Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo ke depannya jika ditentukan sebagai pemenang Pilpres, agar tak mengizinkan adanya pemekaran daerah.

Sebab, Kalla menilai, moratorium pemekaran daerah di era pemerintahannya dan Jokowi merupakan salah satu kunci penghematan APBN.

"Saya bicara kepada Pak Presiden untuk kita tetap mempertahankan hal ini agar tidak menambah overheat pemerintah daerah atau pusat untuk melayani pemekaran yang belum tentu meningkatkan kemampuan, hanya menambah belanja rutin yang tinggi," ujar Kalla dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ia menambahkan pemekaran daerah baru berpotensi membebani APBN karena biasanya pusat akan membantu menyediakan gedung pemerintahan baru di sana.

Baca juga: Kata Mendagri soal Rumitnya Pemekaran Wilayah

Kemudian, pemerintah pusat kembali harus mengeluarkan anggaran untuk membantu menggaji para pegawai pemerintahan di daerah pemekaran baru tersebut.

Selain itu, karena daerah pemekaran baru belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, maka pemerintah pusat lagi yang harus menanggung biayanya lewat dana transfer daerah.

"Karena begitu penambahan kantor otomatis juga menambah pegawai. Penambahan kantor juga kadang-kadang berlebihan. Ada kabupaten yang penduduknya 200.000 atau 300.000 tapi kantor bupatinya kayak apa," ujar Kalla.

"Itu nanti tidak sejalan. Kita menghabiskan banyak dana untuk anggaran pembangunan, pendidikan, ialah pemekaran. Karena itu selama lima tahun ini tidak (ada) pemekaran," lanjut Wapres.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X