Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Sementara KPU, Jokowi-Ma'ruf Unggul di 56 dari 68 PPLN

Kompas.com - 08/05/2019, 08:28 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Polisi menemukan ribuan formulir C1 di dalam sebuah mobil di Menteng, Jakarta Pusat. Temuan sementara Bawaslu DKI Jakarta Pusat menunjukkan data di ribuan formulir C1 itu diduga memuat catatan perolehan suara yang berbeda dengan hasil rekapitulasi di TPS. Apa tindakan Bawaslu pasca ditemukannya ribuan formulir C1 salinan dikawasan Menteng, Jakarta Pusat? Kita bahas bersama Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar. #TemuanFormulirC1 #FormulirC1 #Pilpres2019

01 : 440

02 : 76

47. Pnom penh, Kamboja

01 : 3.018

02 : 202

48. Harare, Zimbabwe

01 : 163

02 : 56

49. Vancouver, Kanada

01 : 2.089

02 : 197

50. Riyadh, Arab Saudi

01 : 3.576

02 : 5.134

51. Perth, Australia

01 : 3.836

02 : 609

52. Khartoum, Sudan

01 : 160

02 : 646

53. Lisabon, Portugal

01 : 158

02 : 28

54. Oslo, Norwegia

01 : 512

02 : 116

55. Dakar, Senegal

01 : 188

02 : 201

56. Kiev, Ukraina

01: 42

02: 8

57. Budapest, Hungaria

01 : 227

02 : 89

58. Quito, Ekuador

01 : 46

02 : 10

59. Vanimo, Papua Nugini

01 : 456

02 : 236

60. Sarajevo, Bosnia

01 : 25

02 : 13

61. Warsawa, Polandia

01 : 226

02 : 121

62. Vientiane, Laos

01 : 111

02 : 63

63. Berlin, Jerman

01 : 1.384

02 : 429

64. Ankara, Turki

01 : 278

02 : 553

65. Panama City, Panama

01 : 69

02 : 25

66. Damaskus, Suriah

01 : 48

02 : 83

67. Paris, Perancis

01 : 1.546

02 : 266

68. Istanbul, Turki

01 : 282

02 : 568

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com