Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Hampir Semua Provinsi Mulai Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 07/05/2019, 13:53 WIB
Christoforus Ristianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU, Ilham Saputra, menyatakan, saat ini hampir semua provinsi sudah memulai penghitungan suara Pemilu 2019. Adapun rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sudah hampir selesai.

"Sekarang sudah hampir semua provinsi sudah memulai. Ada Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua bahkan sudah memulai jauh-jauh hari. Kalimantan juga sudah dimulai," ucap Ilham di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Penghitungan suara di tingkat provinsi, lanjut Ilham, sudah dimulai karena penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah tinggal sedikit.

Baca juga: Data Sementara Situng KPU: Jokowi-Maruf Unggul 13,3 Juta Suara

Hanya beberapa kecamatan yang masih menghitung, seperti di Jakarta dan Tangerang.

"Yang kecamatan tinggal dikit lagi kok. Tingkat kecamatan yang paling banyak belum selesai rekapitulasinya itu di Jakarta, di Cakung misalnya ada 1.400 TPS dan masih ada yang harus diselesaiakan," paparnya.

Ia menambahkan, KPU akan menyurati sejumlah kabupaten/kota untuk menyelesaikan rekapitulasi pada 10 Mei.

Ilham meyakini proses penghitungan suara bisa rampung pada 22 Mei 2019. Maka dari itu, KPU menggunakan dua panel rapat rekapitulasi untuk mengefektifkan penghitungan.

Untuk di tingkat provinsi, kemungkinan rekapitulasi secara nasional akan menggunakan tiga panel.

"Ya kita lihat kemungkinannya, kita sedang cek juga, bisa saja nanti provinsi sudah masuk kemudian kita membuat tiga panel," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com