Sidang Praperadilan Romahurmuziy, Menag Lukman Hakim Saifuddin Disebut Terima Uang

Kompas.com - 07/05/2019, 23:13 WIB
Anggota DPR Fraksi PPP nonaktif  Romahurmuziy  berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Romahurmuziy diperiksa perdana sebagai tersangka terkait  kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRAnggota DPR Fraksi PPP nonaktif Romahurmuziy berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Romahurmuziy diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019) ikut menyeret nama Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin.

Kabag Litigasi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Efi Laila Kholis, memaparkan, dari hasil penyelidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ditemukan bukti permulaan berupa penerimaan uang oleh Romy dari Muafaq Wirahadi sebesar Rp 50.000.000 dan Haris Hasanuddin senilai Rp 250.000.000 terkait seleksi jabatan di Kementrian Agama Republik Indonesia.

"Dan sebesar Rp250.000.000 dari Haris pada tanggal 6 Februari 2019 di rumah Romy terkait Seleksi Jabatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019," kata Efi dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: PPP Yakin Menag Lukman Hakim Saifuddin Bukan Sosok Neko-neko

Awalnya, Haris Hasanuddin mengusulkan Muafaq Wirahadi menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Haris meminta bantuan Gugus Joko Waskito (staf khusus Menteri Agama RI). Muafaq juga meminta bantuan dari Romy melalui sepupunya bernama Abdul Wahab.

Sementara itu, Haris mencalonkan diri sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Namun, dirinya terkendala karena pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.

Untuk memudahkan seleksi, Haris meminta Gugus untuk berbicara dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Selain itu, Haris juga meminta bantuan kepada Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafak Noer untuk berbicara dengan Romy.

"Menceritakan mengenai kendala yang dihadapinya terkait persyaratan mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenag Lukman Hakim dan Romy mengatakan bahwa mereka akan membantu Haris dalam proses seleksi tersebut," ujarnya.

Baca juga: KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Ruang Menag Lukman Hakim

Kemudian, Haris akhirnya lolos administrasi untuk seleksi tersebut. Lalu, ia menemui Romy di kediamannya dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 250.000.000.

"Tanggal 5 Maret 2019 Haris dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur oleh Lukman Hakim selaku Menteri Agama. Selanjutnya Haris mengirim pesan kepada Romy dan menyampaikan 'Ass wr wb Alhamdulillah dg Bantuan yg sangat luar biasa dari panjenengan dan menag akhirnya sore ini sy selesai dilantik selanjutnya mohon arahan dan siap terus perkuat barisan PPP khususnya jawa timur'," tuturnya.

Selanjutnya, Haris juga memberikan uang kepada Menteri Agama senilai Rp 10.000.000 sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

"Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 10.000.000 dari Haris Hasanudin pada saat kegiatan kunjungan Menteri Agama ke salah satu pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ucap dia.

Oleh karena itu, KPK meminta hakim di sidang praperadilan menolak permohonan Romy karena pihaknya yakin penyelidikan dan penyidikan sah secara hukum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X