Tim Kajian Hukum Menko Polhukam Didasarkan Payung Hukum SK Menteri

Kompas.com - 07/05/2019, 17:49 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, tim kajian hukum bentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tetap memiliki payung hukum.

"Untuk timnya, pakai SK (Surat Keputusan) menteri saja," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Moeldoko mengatakan, SK menteri sebagai payung hukum saja sudah cukup. Sebab, tim itu berada di bawah komando Menko Polhukam.

Tim kajian hukum, lanjut Moeldoko, selevel dengan staf khusus menteri atau penasehat menteri.

Baca juga: Moeldoko: Tim Kajian Hukum Menkopolhukam Bukan Penghalang Demokrasi

"Sama seperti di KSP, saya punya penasihat senior. Itu para pakar. Ada Pak Kuntoro, Pak Chatib Basri, ada Ibu Betty Alisjahbana dan lain-lain. Itu sah-sah saja. Intinya, setiap menteri bisa membentuk lembaga pakar," ujar Moeldoko.

Tugas tim itu menginventarisasi ucapan atau tindakan yang dikemukakan seluruh tokoh di negeri ini. Khususnya, ucapan atau tindakan yang ditengarai bertentangan dengan hukum sekaligus konstitusi Indonesia.

Setelah melakukan kajian, tim memberikan masukan kepada Menko Polhukam apakah ucapan dan tindakan itu melanggar hukum dan konstitusi atau tidak.

Jika melanggar, maka tim akan memberikan rekomendasi hukum kepada Menko Polhukam untuk menindaklanjuti ucapan atau tindakan itu.

"Menko Polhukam mendapat masukan tentang siapa yang nanti akan mengambil langkah -langkah hukum. Apakah nanti dari Kejaksaan atau kepolisian dan seterusnya," ujar Moeldoko.

Baca juga: Menko Polhukam Gelar Rapat, Siapkan Langkah Hukum Terkait Aksi Meresahkan Pascapemilu

Diberitakan, Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pasca-pemilu.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X