Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Jelang Pencoblosan Sudah Optimal

Kompas.com - 11/04/2019, 16:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan pengamanan menjelang pencoblosan pada 17 April 2019 sudah optimal.

Ia mengatakan, Polri dan TNI sudah berkoordinasi penuh dan mengerahkan pasukan untuk mengamankan hari pencoblosan.

"Pengamanannya ya sudah aman. Dalam artian sudah maksimal lah ya. Aparat keamanan baik polisi, TNI, maupun aparat-aparat yang lain, kami koordinasikan juga sudah siap," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/04/2019).

Wiranto mengajak masyarakat turut serta menjaga keamanan dan kondusivitas di hari pencoblosan.

Baca juga: Kapolri: Strategi Pengamanan Pemilu Paling Strategis adalah Kekompakan Semua Pihak

Ia mengatakan, peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk menlancarkan jalannya pemilu.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak perlu menggerakkan massa untuk membuat kegaduhan di hari pencoblosan.

Ia juga meminta semua kubu pendukung pasangan capres dan cawapres menghormati masa tenang dengan tidak saling memprovokasi.

Baca juga: Polri-TNI Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2019

Sebab, masyarakat membutuhkan ketenangan untuk menentukan pilihannya pada 17 April 2019.

"Pemilu enggak perlu ribut-ribut. Pemilu enggak perlu kemudian ada gerakan-gerakan massa yang kemudian mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketentraman kita," tutur Wiranto.

"Masa tenang itu kan masa transisi antara masa kampanye menuju saat penusukan. Saat pencoblosan itu kan diharapkan masyarakat enggak terganggu, enggak terancam. Bisa tenang memilih yang dipilih. Butuh ketenangan. Maka ada hari tenang," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com