Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Prabowo Serahkan 3.000 Lembar Bukti Salah Input Situng KPU ke Bawaslu

Kompas.com - 03/05/2019, 17:14 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -Tim relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menangani bidang informasi teknologi mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (3/5/2019). Kedatangan mereka untuk menyerahkan barang bukti tercetak mengenai dugaan salah input data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data yang dimaksud adalah data yang digunakan KPU dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019. Relawan Prabowo-Sandi menduga dugaan kesalahan itu sebagai sebuah kecurangan.

"Dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU," ujar Koordinator relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu.

Baca juga: Pramono Nilai Aneh Permintaan BPN agar Situng KPU Dihentikan

Mustofa dan relawan Prabowo-Sandi lainnya menyerahkan barang bukti berupa 3.000 lembar print screen Situng KPU. Tim relawan mulai mengumpulkan data dan melakukan perbandingan sejak 19 April hingga 29 April 2019.

Barang bukti tersebut dibawa menggunakan bundel dan sebuah kotak plastik.

Menurut Mustofa, awalnya ditemukan 9.440 kali kesalahan data. Kemudian, angka dugaan kesalahan data terus bertambah hingga mencapai 73. 715 kali kesalahan data.

Baca juga: Situng KPU Data 62,99 Persen: Jokowi-Maruf 55,98 Persen, Prabowo-Sandiaga 44,02 Persen

Jumlah itu terdapat pada 477.021 tempat pemungutan suara (TPS) yang digunakan sebagai sampling.

"Jumlah tingkat kesalahan 15,4 persen. Padahal TPS ada 810 sekian ribu. Kalau tidak berhenti, kecurangan bisa mencapai 30 persen," kata Mustofa.

Menurut Mustofa, temuan tim IT relawan Prabowo-Sandi menunjukkan ada lima provinsi yang paling banyak terdapat kesalahan data. Masing-masing yakni, Jawa Tengah 7.666 kali, Jawa Timur 5.826, Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296 dan Sulawesi Selatan 3.219 kali.

Bentuk-bentuk kesalahan data

Menurut Mustofa, terdapat beberapa bentuk kesalahan data yang ditemukan. Misalnya, antara total suara dan kehadiran pemilih tidak sesuai jumlahnya. Seharusnya, total suara sama dengan dengan jumlah kehadiran.

Kemudian, suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara sah maupun tidak sah. Semestinya, menurut Mustofa, jika suara sah dan tidak sah dijumlah, totalnya akan sama.

Selain itu, terdapat temuan total suara sah kalau tidak sesuai antara jumlah paslon 01 dan 02.

Kemudian, relawan Prabowo-Sandi juga menemukan data di mana jumlah pemilih di satu TPS mencapai 400 pemilih. Padahal, satu TPS jumlah pemilih dibatasi hanya 300 daftar pemilih tetap.

Penjelasan KPU

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com