Pemerintahan Jokowi Diharapkan Lebih Maju soal Rencana Pindah Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berharap rencana pemindahan Ibu Kota bisa dilaksanakan dengan serius oleh pemerintahan Jokowi.

Apalagi, jika nantinya Jokowi kembali memimpin Indonesia pada periode kedua.

"Misalnya, Beliau diputuskan oleh KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya. Beliau harus berani memulai itu. Nanti apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," ujar Amali ketika dihubungi, Selasa (30/4/2019).

"Tetapi pemerintahan Pak Jokowi perencanaannya harus sudah lebih maju lagi. Kalau kemarin-kemarin kan masih wacana," tambah dia.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Butuh Infrastruktur yang Masif

Menurut dia, wacana ini jangan hanya jadi wacana, tetapi harus ada perkembangannya.

Pemerintah juga tidak boleh hanya berkutat pada lokasi ibu kota baru. Amali mengatakan, pemerintah sebaiknya mulai memikirkan faktor penunjang lain seperti infrastruktur apa saja yang diperlukan.

Perencanaan tata kota juga harus disiapkan untuk kebutuhan jangka panjang.

"Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan tetapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tidak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan," kata Amali.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Jika Ibu Kota Dipindah, Kekhususan Pemerintahan Jakarta Akan Hilang

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.