Dukung Pemindahan Ibu Kota, Komisi II Minta Pemerintah Belajar dari Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Dia meminta pemerintah untuk belajar dari negara lain yang memisahkan pusat bisnis dan pemerintahan di lokasi berbeda.

"Tetangga kita yang paling dekat saja, Malaysia pemerintahannya di Putrajaya kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu, Australia juga begitu pusat bisnisnya di Sydney kemudian pemerintahannya di tempat lain," ujar Amali ketika dihubungi, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis

Menurut Amali, idealnya memang harus seperti itu. DKI Jakarta tidak bisa dijadikan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan. Apalagi kondisi Jakarta yang padat dan macet sudah tidak memadai sebagai Ibu Kota.

"Kita harus belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya," kata Amali.

Baca juga: Pakar Tata Negara: Mengubah Konstitusi Terkait Pemindahan Ibu Kota Gampang, asalkan..

Saat ini hal terpenting tinggal keberanian pemerintah untuk memulai rencana itu. Amali berharap hal ini tidak terus menerus menjadi wacana yang terus muncul dan tenggelam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.