Bima Arya Akui Ada Perbedaan Pendapat di Internal PAN soal Arah Dukungan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengakui, ada perbedaan pendapat di internal partai soal arah dukungan PAN ke depan.

Meski demikian, menurut Bima, perbedaan baru sebatas pendapat kader dan belum mengubah keputusan partai.

"Baru di grup WhatsApp. Ada yang memilih tetap di 02, ada juga wacana untuk yang membuka segala kemungkinan. Itu biasa di WhatsApp grup," ujar Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Bima Arya Yakin Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Terkait Arah Dukungan PAN

Wali Kota Bogor ini mengatakan, pendapat yang disampaikan para kader yang disampaikan melalui grup percakapan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan partai.

Pengambilan keputusan partai, apalagi mengenai arah dukungan, menurut Bima, harus ditentukan melalui mekanisme partai.

Salah satunya, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN. Namun, saat ditanya mengenai persentase arah dukungan yang disampaikan para kader, Bima mengatakan, tidak bisa menghitungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Bima Arya dan Seluruh Pejabat Kota Bogor ke KPK untuk Lapor Harta Kekayaan

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Pertemuan Zulkifli dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa. Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.