KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di 3 Provinsi

Kompas.com - 22/04/2019, 13:43 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggelar koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi di 3 provinsi selama 1 pekan ke depan sejak Senin (22/4/2019).

Ketiga provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.

"Kegiatan di Kalimantan Barat KPK mendorong optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah di pemerintah daerah se-Kalimantan Barat. Dua upaya ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya, Senin (22/4/2019).

Baca juga: KPK Berharap Presiden Bisa Memperkuat Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Pihak yang dilibatkan dalam evaluasi ini adalah gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, kepolisian dan kejaksaan daerah hingga pejabat pajak setempat.

"Sektor yang menjadi fokus program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kalimantan Barat yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen aset aaerah dan sektor tematik," kata dia.

Juru Bicara KPK Febri DiansyahDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Di Riau, KPK fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah dan implementasi manajemen sumber daya manusia.

Baca juga: KPK: Keteladanan Orangtua Strategi Pencegahan Korupsi Paling Tepat

"Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dan audiensi bersama gubernur, wakil gubernur serta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev yang dilakukan di Riau pada 1 Maret lalu," ujarnya.

Selain itu, KPK juga membahas implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; serta evaluasi program pengendalian gratifikasi hingga rencana aksi di sektor sumber daya alam.

"Di Sulawesi Utara, KPK melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 dan sosialisasi program 2019," ungkapnya.

Baca juga: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Akan Dievaluasi Tiap 2 Tahun

Di Sulawesi Utara ada sejumlah aspek yang menjadi catatan, seperti perencanaan dan penganggaran; pelayanan terpadu satu pintu; pengadaan barang dan jasa; kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara; dana desa hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Dari kedatangan KPK di 3 provinsi ini, kami harap dapat disikapi secara serius oleh pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang terkait. Jika upaya pencegahan berjalan efektif, perbaikan dilakukan secara serius, maka kita akan mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah," katanya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Nasional
Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Close Ads X