Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Akan Dievaluasi Tiap 2 Tahun

Kompas.com - 16/08/2018, 07:46 WIB
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan strategi nasional pencegahan korupsi yang dirintis oleh KPK dan kementerian/lembaga terkait akan dievaluasi secara bersama setiap dua tahun sekali.

"Karena tantangan pencegahan (korupsi) itu akan dinamis dan berubah dari waktu ke waktu," kata Bambang dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Bambang ingin memastikan aksi nasional pencegahan korupsi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 bersifat jangka panjang dan bisa menghasilkan perubahan mendasar di Indonesia ke depannya.

Ia melihat perpres terbaru lebih fokus dibanding sebelumnya. Dalam perpres 54/2018 terdapat tiga aspek utama yang paling menjadi permasalahan utama di Indonesia saat ini, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Baca juga: Masyarakat Pragmatis dan Lingkaran Setan Korupsi

"Perpres lama fokusnya lebih banyak. Nah, kami coba buat lebih fokus sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), bahwa Presiden menginginkan pencegahan korupsi itu yang fokus pada kegiatan atau hal yang berpotensi menimbulkan korupsi," kata Bambang.

Ia juga menekankan perpres ini bisa mencegah korupsi dari akarnya. Sebab, perpres ini akan membuat pencegahan korupsi terkoordinasi dengan baik bersama lembaga/kementerian terkait.

"Sehingga akhirnya apapun yang kami rencanakan dan diimplementasikan bisa berjalan mulus sesuai harapan, sesuai target yang sudah kami setting," kata dia.

"Ke depannya KPK diharapkan tidak lagi melakukan penindakan bukan karena KPK tidak mau, tapi karena korupsinya juga berkurang atau hilang," sambung dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Ia berharap strategi nasional pencegahan korupsi mampu menghasilkan perubahan mendasar secara menyeluruh.

"Saya berharap walaupun ke tiga hal tadi, saya berharap rencana aksi nasional pencegahan korupsi, bisa mendorong perubahan yang mendasar dan signifikan bagi perkembangan kita ke depan," kata Agus.

Ia mengungkapkan, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan banyak pihak. Sebab, ruang lingkup penanganan pemberantasan korupsi sangat luas di berbagai sektor.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X