Kompas.com - 22/04/2019, 11:37 WIB
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSuasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi salah satu parpol yang diperkirakan tak lolos ke DPR periode 2019-2024, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, dengan data masuk 92,8 persen, PKPI hanya mendapat 0,23 persen suara dalam pemilu legislatif tingkat DPR.

Angka tersebut masih jauh dari ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Baca juga: PSI Kibarkan Bendera Putih, Kalah Melenggang ke Senayan

Namun, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan mengatakan, partainya masih menaruh harapan untuk bisa duduk di Senayan.

Untuk itu, PKPI masih akan menunggu hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum yang baru akan diumumkan pada 22 Mei 2019.

"Jadi kami masih menaruh asa untuk melenggang ke Senayan dan mendapatkan 4 persen," kata Verry kepada Kompas.com, Senin (22/4/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Berdasar Hitung Cepat, Hanura Berharap Penghitungan KPU

Verry mengatakan, hasil hitung cepat berbagai lembaga saat ini tetap akan dijadikan pegangan.

Kendati demikian, PKPI juga memiliki pusat data sendiri yang bertugas mengumpulkan data suara dari berbagai TPS di seluruh Indonesia.

"Tentu saja kami melakukan pantauan secara simultan dan menunggu rekapitulasi KPU," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Nasional
Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Nasional
Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Nasional
Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.