Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Minta Pejabat Negara dan Daerah Kembali Awasi ASN Usai Pemilu

Kompas.com - 18/04/2019, 14:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin meminta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk mengawasi kembali aparatur sipil negara (ASN) dan kembali bekerja usai pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kepada pimpinan kementerian lembaga, pemprov, dan pemda untuk kembali mengawasi ASN dan betul-betul kembali menjadi petugas negara. ASN itu petugas negara, aparat sipil negara, mari laksanakan kembali pelayanan publik demi kepentingan bangsa," ujar Syaruddin di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Menpan RB Tegaskan Staf Kementerian dan Lembaga Tak Berwenang Sampaikan Pernyataan ke Publik

 

Hal tersebut ditegaskan Syaruddin usai puncak tahun politik kemarin, Rabu (17/4/2019). Syafruddin mengatakan, ASN harus kembali melayani publik sebagai tugas utamanya.

Pemimpin kementerian lembaga, pemprov, dan pemda, harus mengontrol kinerja ASN-nya guna menghindari adanya opini politik yang tersampaikan ke publik.

"Mari kita bekerja kembali dan menjaga kondusifitas dalam berbangsa dan bernegara, terutama kepada ASN. Jaga kondisifitas supaya kepentingan masyarakat bisa dirasakan dengan baik," paparnya.

Baca juga: Menpan RB: Seluruh ASN Tidak Boleh Ikut Hiruk Pikuk Politik

 

Syafruddin berulang kali mengingatkan kepada ASN di kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, untuk tetap netral meskipun pelaksanaan pemilu sudah selesai.

Meskipun memiliki hak politik, lanjutnya, ASN tidak memiliki hak untuk ikut dalam politik praktis. Ia meminta seluruh ASN untuk kembali bekerja melayani masyarakat.

Kompas TV Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintah untuk masyarakat. Tentunya pelayanan publik membutuhkan sebuah inovasi dan pengembangan agar pelayanan publik akan tepat sasaran dan berkualitas. Indonesia saat ini tengah mengadakan The International Public Service Forum 2018, sebuah ajang internasional mengenai pelayanan publik. Simak wawancara Anastasia Pradhita dengan Menteri PAN-RB, Syafruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com