Menpan RB: 150 Kabupaten/Kota Menghemat Anggaran Rp 22,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 150 kabupaten/kota di 11 pemerintah provinsi (Pemprov) dalam wilayah II berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 22,3 triliun. Sementara secara nasional, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Dikutip dari Antara, hal tersebut adalah dampak dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2018.

"Secara nasional berhasil dihemat pemborosan anggaran Rp 65,1 triliun," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin dalam keterangannya pada acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Menpan RB: Reformasi Birokrasi Ubah Zona Nyaman Pemerintahan Jadi Berkelas Dunia

Wilayah II meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut, ujarnya.

Ditegaskan Syafruddin, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Baca juga: Menpan RB: PP P3K untuk Keuntungan Tenaga Honorer, Ngapain Ditolak?

Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan tidak mendukung kinerja instansi.

Syafruddin juga menyatakan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami.

Pihaknya akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Baca juga: Menpan RB Harap Ada 100 Mal Pelayanan Publik hingga 2019

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program.

Efisiensi, kata dia, bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja, misalnya penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari "'program siluman" yang berpotensi penyimpangan.

Kendati demikian, realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan hasil kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan.

"Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode dua tahun mendatang," tandasnya.