Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sebut Tunjangan Kinerja Seluruh ASN Bakal Naik Sesuai Kinerja

Kompas.com - 08/02/2019, 08:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen (Purn) Syafruddin menyatakan, tunjangan kinerja ASN semua kementerian dan lembaga bakal naik.

Ia mengatakan, hal tersebut tak hanya berlaku bagi ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang kemarin dijanjikan Presiden Joko Widodo akan mendapat bonus.

Presiden Jokowi sebelumnya mengupayakan kenaikan tunjangan bagi ASN di Kementerian ATR karena dipandang telah menyukseskan program pembagian sertifikat tanah.

"Bukan hanya BPN (Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR), seluruh kementerian lembaga dan pemerintah provinsi dan daerah (tunjangannya juga naik). Itu semua sedang dalam proses," jata Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Ia mengatakan, ada sisa dana yang cukup besar dalam anggaran karena efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Mendikbud Usul Guru Honorer dapat Tunjangan Setara UMR

Sisa dana dari Efisiensi anggaran mencapai Rp 110 triliun. Nantinya kenaikan tunjangan bisa menggunakan hasil efisiensi anggaran tersebut. Namun, kenaikan tunjangan itu disesuaikan dengan kinerja ASN.

"Semua ada porsi-porsinya, tergantung kinerjanya, kinerjanya dihitung. Kalau kinerjanya nilainya A, tentu dia akan mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi seperti yang disampaikan Pak Presiden akan diberikan tunjangan yang tinggi," ujar Syafruddin.

"Kementerian atau kelembagaan, yang dicontokan misalnya BPN, nanti ada itu hitungannya," lanjut mantan Wakapolri itu.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia,Soelaeman Soemawinata, untuk membahas sektor properti.<br /> Soelaeman menemui Jusuf Kalla mengusulkan keringanan bagi aparatur sipil negara, Anggota TNI dan Polri dalam memiliki rumah.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com