Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Imbau Lembaga Penyiaran Sajikan Pemberitaan yang Merekatkan Bangsa

Kompas.com - 17/04/2019, 21:18 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap lembaga penyiaran mampu menyajikan pemberitaan yang menyejukkan dan merekatkan kembali ikatan sosial di masyarakat yang sempat renggang.

Pernyataan ini disampaikan KPI pasca-pemungutan suara dalam Pemilu 2019, juga penayangan hasil hitung cepat atau quick count.

"KPI berharap melalui penyiaran, televisi, dan radio dapat menghadirkan konten siaran yang mampu membangun persaudaraan, serta memulihkan masyarakat dari perseteruan," ujar Komisioner KPI yang juga Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pariela dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/4/2019).

Sebelumnya, KPI mengapresiasi lembaga penyiaran yang patuh terhadap Surat Edaran KPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di lembaga Penyiaran.

Baca juga: Apresiasi Lembaga Penyiaran, KPI Juga Minta Batasi Klaim Kemenangan

Aturan itu menyebutkan bahwa penyiaran quick count baru bisa dipublikasikan dua jam setelah proses pemungutan suara berlangsung WIB, tepatnya pukul 15.00 WIB.

Selain itu, sebagai fungsi kontrol sosial, lembaga penyiaran juga diharapkan tetap meliput seluruh proses penghitungan suara pemilu yang dihitung secara berjenjang mulai hari ini di tempat pemungutan suara (TPS) hingga penghitungan tingkat nasional.

Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan informasi kepemiluan yang valid dan akurat dari penyelenggara pemilu.

KPI juga meminta lembaga penyiaran secara terus menerus untuk menyebutkan bahwa quick count bukanlah hasil resmi, serta meminta masyarakat bersabar sampai hasil penghitungan resmi dari KPU selesai.

Sementara, dalam mempublikasikan hasil hitung cepat, KPI tidak menemukan adanya pemberitaan bersifat kampanye.

Meski demikian, KPI berharap lembaga penyiaran tak menayangkan klaim kemenangan secara berlebihan dari pihak-pihak tertentu.

"Mari kita hormati proses dan tahapan pemilu yang masih berlangsung hari ini," ujar Hardly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com