Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digitroops: Hoaks di Medsos terkait Jokowi Jauh Lebih Banyak

Kompas.com - 12/04/2019, 06:50 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Terkait isu pelaksanaan pemilu di luar negeri KompasTV akan mengulasnya bersamakomisioner KPU Wahyu Setiawan. Untuk memastikan isu tersebut KPU mengirim tim ke Malaysia untuk melakukan penyelidikan. #kpu #malaysia #bawaslu

Selain monitoring media sosial, Digitroops juga melakukan survei di lapangan untuk mengetahui bagaimana pengaruh hoaks terhadap masyarakat di dunia nyata.

Survei ini dilakukan pada 18-26 Maret 2019 terhadap 1200 responden melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,8 persen.

Hasilnya juga menunjukkan hoaks terkait Jokowi lebih banyak didengar dan dipercaya oleh masyarakat.

Baca juga: Polri: Sebarkan Hoaks, Ancamannya 10 Tahun Penjara

 

"Sebanyak 48,2 persen responden menyatakan pernah mendengar isu bahwa Jokowi membiarkan Indonesia dibanjiri Tenaga Kerja Asing. Dari jumlah itu, 46,9 persen responden menyatakan percaya.

"Jumlah ini cukup besar, mencapai 22,6 persen dari total populasi," kata Yusep.

Isu hoaks lainnya yang kerap didengar oleh masyarakat adalah Jokowi anak PKI dengan 41,9 persen, namun hanya 3,9 persen yang percaya isu ini.

Lalu Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap ulama pernah didengar 33,8 persen responden dan dipercaya 6,7 persen responden. Selanjutnya, isu Jokowi melarang azan pernah didengar 25,5 persen responden dan dipercaya 5 persen responden.

Baca juga: Pengamat: Pemilu 2019 Tak Lepas dari Politik Identitas dan Hoaks

 

Hanya ada dua isu hoaks terkait Prabowo yang mencuat ke publik. Isu kelompok islam radikal berkumpul si belakang Prabowo pernah didengar oleh 22,2 persen dan dipercaya 5,7 persen responden. Adapun isu Prabowo bersama Rizieq Shihab akan menerapkan NKRI beryariah pernah didengar oleh 20,8 persen responden dan dipercaya 7,6 persen responden.

"Jadi isu hoaks sama-sama menyerang kedua capres, tapi yang menyerang petahana jumlahnya lebih banyak," ujar Yusep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com