JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, 70 persen kelompok buruh mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.
Hal itu terungkap dari hasil penyebaran kuesioner sederhana oleh KSPI di 140 kota kawasan industri selama Januari, Februari, dan Maret.
"Setelah dikumpulkan dan diolah munculah 70 persen (yang menyatakan dukung Prabowo-Sandiaga)," ujar Iqbal saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Baca juga: Merasa Dijadikan Komoditas Politik KSPI, SPN Nyatakan Dukungan ke Jokowi-Maruf
Iqbal menjelaskan, kuesioner yang disebar itu berisi penjelasan mengenai sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau sepultura.
Kesepuluh poin tuntutan tersebut merupakan kontrak politik antara Prabowo dan KSPI serta beberapa elemen buruh lainnya.
Selain itu dicantumkan pula pertanyaan terkait pilihan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: Serikat Pekerja Nasional Jamin 70 Persen Anggotanya Dukung Jokowi-Maruf
Pengisian kuesioner dilakukan di 140 kota kawasan industri antara lain di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Serang dan Cilegon.
Menurut Iqbal, buruh yang mengisi kuesioner tidak hanya berasal dari KSPI.
Sebab ada juga buruh-buruh yang tergabung dalam organisasi lain seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
"Mereka (buruh) yang tinggalnya di kawasan industri dan mereka saat pulang itu ditanyakan dalam kuesioner itu. Dan itu bisa bercampur," kata dia.
Baca juga: Serikat Pekerja Nasional Jamin 70 Persen Anggotanya Dukung Jokowi-Maruf
Iqbal menilai tingkat keterpilihan Prabowo-Sandiaga yang tinggi di kelompok buruh disebabkan oleh kontrak politik.
Ia mengatakan, hanya Prabowo-Sandiaga yang berkomitmen untuk mengabulkan sepuluh tuntutan buruh jika terpilih pada Pilpres 2019. Misalnya, terkait upah layak dan penhapusan sistem outsourcing atau kerja kontrak.
"Karena faktor sepultura tadi. Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang berani kontrak politik di hadapan buruh dan mengumumkan secara terbuka," ucap Iqbal.