Kompas.com - 01/04/2019, 15:42 WIB
Calon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik berpandangan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto kurang menyinggung keberagaman dalam debat ideologi Pancasila.

Menurut dia, sebenarnya Jokowi dan Prabowo perlu menunjukkan strategi mereka lebih jauh dalam menjaga keberagaman. Namun, ia menyayangkan hal itu tidak tereksplorasi lebih dalam oleh keduanya.

"Kami sebenarnya sangat berharap mereka kalau bicara Pancasila ini menjadi elemen ideologi pemersatu, lantas bagaimana keberagaman atau pluralisme itu mereka jaga sehingga kemudian tidak ada pihak yang merasa didiskriminasi dan lainnya. Kemarin tidak terlalu terbongkar," kata dia dalam paparannya di Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Tunjukan Langkah Konkret soal Pendidikan Pancasila

Ia mengingatkan, siapapun capres terpilih nantinya mereka bertanggungjawab menjaga kerukunan masyarakat. Sebab, Indonesia memiliki keberagaman etnis hingga agama.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/6/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/6/2018).

"Kalau bicara Pancasila jadi ideologi pemersatu lantas masyarakat kita yang beragam etnis dan agama itu bagaimana dia harus dijaga? Supaya kemudian semua menjadi bagian dari yang terlibat dan ikut menikmati kebangsaan atau pembangunan kita," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Taufan menghargai komitmen Jokowi dan Prabowo untuk menjaga Pancasila. Salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat pendidikan.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Ingin Pancasila Diajarkan Sejak Pendidikan Dini

Komnas HAM menilai keduanya sudah berupaya menjadikan Pancasila sebagai jalan perjuangan dalam melaksanakan mandat konstitusi dan tujuan bernegara.

Beda pandangan Jokowi dan Prabowo

Sebelumnya Jokowi dan Prabowo sama-sama menghendaki pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini.

Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam. Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

Baca juga: Jimly: Rangkul Mantan Anggota HTI Kembali ke Pancasila

"Kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, Taman Kanak-Kanak," ujar Prabowo.

"Mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila, ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita, sejak, bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3," kata Jokowi.

Kompas TV Pujian soal debat capres juga disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Mahfud menilai, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto memiliki ideologi yang pancasilais. Mahfud menyebut siapapun nantinya yang berada di pucuk pimpinan tetap akan setia pada pancasila. Keduanya telah lulus dan diukur mulai secara administratif maupun substantif, baik oleh KPU maupun konstitusi. #MahfudMD #DebatCapres2019 #JokowiVsPrabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Nasional
Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Nasional
Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Nasional
Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Nasional
Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Nasional
Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Nasional
Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Nasional
Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.