Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Tunjukan Langkah Konkret soal Pendidikan Pancasila

Kompas.com - 31/03/2019, 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos memandang paparan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal penerapan Pancasila dalam pendidikan sejak dini masih normatif.

Jokowi dan Prabowo, sama-sama menghendaki pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini. Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Banyak Unsur TNI yang Protes Pernyataan Prabowo

"Misalnya, kita akan membawa Pancasila ke pendidikan. Itu bahasa klasik, bahasa kuno. Tapi, bagaimana caranya? Seperti apa materinya? Bagaimana contoh nyatanya? Bagaimana melakukannya di tingkat lapangan? Itu tidak dipaparkan," kata Bonar, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Menurut Bonar, ada isu serius dalam ideologi yang tidak diperhatikan keduanya, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan serta masalah intoleransi.

Ia memandang, Jokowi dan Prabowo terkesan sibuk membantah berbagai tudingan yang dialami keduanya terkait urusan ideologi.

Seperti Jokowi, yang mengaku sering difitnah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Prabowo yang mengaku difitnah membela kelompok khilafah dan akan mengubah Pancasila.

"Kedua kontestan hanya sibuk membantah cercaan-cercaan tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada mereka tapi tidak memaparkan apa yang mereka lakukan," kata dia.

Sehingga, Bonar memandang, paparan yang disampaikan terkesan retorika dan normatif.

Padahal, implementasi nilai Pancasila sejak dini berperan strategis untuk mencegah berbagai bentuk intoleransi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.