Komnas HAM: Jokowi dan Prabowo Kurang Singgung Keberagaman dalam Pancasila

Menurut dia, sebenarnya Jokowi dan Prabowo perlu menunjukkan strategi mereka lebih jauh dalam menjaga keberagaman. Namun, ia menyayangkan hal itu tidak tereksplorasi lebih dalam oleh keduanya.

"Kami sebenarnya sangat berharap mereka kalau bicara Pancasila ini menjadi elemen ideologi pemersatu, lantas bagaimana keberagaman atau pluralisme itu mereka jaga sehingga kemudian tidak ada pihak yang merasa didiskriminasi dan lainnya. Kemarin tidak terlalu terbongkar," kata dia dalam paparannya di Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Ia mengingatkan, siapapun capres terpilih nantinya mereka bertanggungjawab menjaga kerukunan masyarakat. Sebab, Indonesia memiliki keberagaman etnis hingga agama.

"Kalau bicara Pancasila jadi ideologi pemersatu lantas masyarakat kita yang beragam etnis dan agama itu bagaimana dia harus dijaga? Supaya kemudian semua menjadi bagian dari yang terlibat dan ikut menikmati kebangsaan atau pembangunan kita," ungkapnya.

Meski demikian, Taufan menghargai komitmen Jokowi dan Prabowo untuk menjaga Pancasila. Salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat pendidikan.

Komnas HAM menilai keduanya sudah berupaya menjadikan Pancasila sebagai jalan perjuangan dalam melaksanakan mandat konstitusi dan tujuan bernegara.

Beda pandangan Jokowi dan Prabowo

Sebelumnya Jokowi dan Prabowo sama-sama menghendaki pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini.

Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam. Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

"Kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, Taman Kanak-Kanak," ujar Prabowo.

"Mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila, ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita, sejak, bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3," kata Jokowi.