Capres Dinilai Tak Berani Bahas Transparansi Anggaran Alusista

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Diandra Mengko menilai, kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto luput mengungkap permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran alat utama sistem senjata (alusista).

Menurut Diandra, kedua capres hanya menyebut akan menaikkan anggaran alusista tanpa diseimbangkan dengan transparansi anggaran yang memiliki potensi munculnya korupsi.

"Tidak ada yang membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran alusista. Di sisi lain keduanya memiliki kesepakatan yang sama mengenai penambahan anggaran pertahanan dan keamanan," ujar Diandra dalam diskusi publik membedah debat Pilpres keempat di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Debat Keempat Dinilai Jauh Lebih Dinamis

Soal anggaran alusista, lanjutnya, memang menjadi hal yang menarik bagi kedua capres. Namun, keduanya tak menyinggung soal transparansi anggaran alusista.

Diandra menyebutkan, berdasarkan data dari Government Defence Anti Corruption Index (2015), Indonesia berada dalam kategori risiko tertinggi mengenai persoalan transparansi dan akuntabilitas.

"Sebenanarnya anggaran alusista dari tahun 2014-2018 selalu naik. Tapi, yang menjadi perhatian adalah justru transparansi pengadaan alusistanya. Itu jadi menarik kalau kedua capres membahas hal itu, namun sepertinya mereka tidak berani," paparnya.

Baca juga: Ini Isu-isu Saat Debat Keempat yang Dinilai Bantu Pemilih Tentukan Pilihan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti diungkapkan Diandra, mengalami kesulitan dalam mengusut pengadaan alusista pertahanan dan keamanan Indonesia. Tak pelak, potensi adanya korupsi di balik anggaran maupun pembelian alusista bisa terjadi.

"KPK dalam hal transparansi anggaran dan pengadaan alusista juga mengalami kesulitan. Kalau Jokowi dan Prabowo memang memiliki komitmen dalam menguatakan KPK, harusnya transparansi dan akuntabilitas anggaran alusista jadi pembahasan di debat," ungkapnya kemudian.