Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2019, 10:32 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan sebanyak 1.224 hoaks sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Dari jumlah itu, 130 hoaks di antaranya merupakah hoaks politik.

Kemudian, hoaks lain yang ditemukan Kominfo merupakan kabar bohong di bidang kesehatan, pemerintahan, fitnah kepada individu tertentu, kejahatan, isu agama, internasional, pendidikan, serta penipuan dan perdagangan.

Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, temuan ini menambah deretan hoaks politik yang tersebar di masyarakat.

"Sehingga total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 311 hoaks," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (1/4/2019) pagi.

Baca juga: Anggota Bawaslu: Hoaks Isu SARA Berdaya Ledak Tinggi

Ferdinand menegaskan, pihaknya telah melakukan tindakan mengenai hoaks ini.

"Hoaks-hoaks tersebut langsung di-takedown dari media sosial, meskipun kadang di-repost lagi," ujar dia.

Hoaks politik yang dimaksud berupa kabar bohong menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Menurut dia, banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian meningkat menjelang hari pelaksanaan pemilu yang jatuh pada 17 April 2019 mendatang. Peningkatan jumlah hoaks paling signifikan terjadi di bulan Januari dan Februari 2019.

Pada Agustus 2018, ada 25 informasi hoaks yang diidentifikasi oleh Tim AIS Sub Direktorat Pengendalian Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

"Pada September 2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks. Pada Desember 2018, jumlah info hoaks terus naik di angka 75 konten," ujar Ferdinand.

Ferdinand menyampaikan, Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan pihak berwajib.

"Seluruh data penyebar hoaks kami teruskan ke Direktorat IT dan Cybercrime Bareskrim Polri. Penegakan hukum oleh Polri," ujar dia.

Baca juga: Presiden PKS: Tidak Boleh Ada Hoaks, Jadikan Pileg dan Pilpres Rekreasi Politik

TIM AIS Kementerian Kominfo, lanjut dia, melakukan pencarian, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh konten, baik hoaks, terorisme, radikalisme, pornografi, perjudian, hingga konten negatif yang beredar di ruang siber Indonesia.

"Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personel didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti," tutur Ferdinand.

Masyarakat diimbau untuk turut melaporkan jika menemukan isu yang kebenarannya masih diragukan ke Kementerian Kominfo melalui email aduankonten@kominfo.go.id atau akun Twitter @aduankonten.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Minta Pemilu 2024 Jangan Dikhawatirkan, Jokowi: Negara Kita Sudah Berpengalaman

Minta Pemilu 2024 Jangan Dikhawatirkan, Jokowi: Negara Kita Sudah Berpengalaman

Nasional
Ketum Parpol Pengusung Bakal Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud

Ketum Parpol Pengusung Bakal Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud

Nasional
Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

Nasional
KPU Segera Bahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan

KPU Segera Bahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan

Nasional
Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Nasional
KSAD Maruli Sebut Pembangunan Kodam Tiap Provinsi Masih Dikaji

KSAD Maruli Sebut Pembangunan Kodam Tiap Provinsi Masih Dikaji

Nasional
Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru, Airlangga: Sudah Lewat, Sekarang Reformasi

Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru, Airlangga: Sudah Lewat, Sekarang Reformasi

Nasional
KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Sertijab akan Digelar Hari Jumat

KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Sertijab akan Digelar Hari Jumat

Nasional
Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi Kenaikan Gaji Menteri untuk Pemerintahan Baru

Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi Kenaikan Gaji Menteri untuk Pemerintahan Baru

Nasional
Gerindra: 'Gemoy' Tak Langgar Prinsip Demokrasi, Jangan Serang Kami

Gerindra: "Gemoy" Tak Langgar Prinsip Demokrasi, Jangan Serang Kami

Nasional
Soal KTA Gibran, FX Rudy: Tutup Buku, kalau Ada Apa-apa Bukan Kader PDI-P

Soal KTA Gibran, FX Rudy: Tutup Buku, kalau Ada Apa-apa Bukan Kader PDI-P

Nasional
KPK Kirim SPDP ke Wamenkumham, Panggil Sebagai Tersangka Pekan Ini

KPK Kirim SPDP ke Wamenkumham, Panggil Sebagai Tersangka Pekan Ini

Nasional
KPU Rilis Desain Surat Suara Pilpres 2024, Begini Gaya Tiap Capres-cawapres

KPU Rilis Desain Surat Suara Pilpres 2024, Begini Gaya Tiap Capres-cawapres

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Penggalangan Dana, Warga Bisa Patungan Mulai dari Rp 10.000

TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Penggalangan Dana, Warga Bisa Patungan Mulai dari Rp 10.000

Nasional
KPU Buka Suara Usai Prabowo-Gibran Bagi-bagi Susu saat Kampanye

KPU Buka Suara Usai Prabowo-Gibran Bagi-bagi Susu saat Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com